Minta Anggaran Kementerian HAM Jadi Rp 20 T, Inilah Profil Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia

TRIBUNKALTARA.COM - Menteri Hak Asasi Manusia (HAM), Natalius Pigai ikut disorot publik karena pernyataannya yang menginginkan anggaran Rp 20 triliun untuk kementeriannya.

Menurut Pigai, kementeriannya yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto membutuhkan dana Rp 20 triliun untuk bisa membangun HAM di Indonesia.

Dia menilai anggaran Kementerian HAM yang saat ini hanya Rp 64 miliar tidak cukup mewujudkan visi Presiden Prabowo Subianto di bidang HAM.

"Maka, tim transisi itu anggaran dari Rp 64 miliar jadi Rp 20 triliun, enggak bisa. Tidak tercapai dengan visi Presiden Prabowo Subianto," jelas Pigai.

"Saya maunya anggaran itu di atas Rp 20 triliun, tapi itu kan kalau negara itu ada kemampuan," kata Pigai.

Baca juga: Profil Yusril Ihza Mahendra Menko Kabinet Merah Putih, Klaim Tragedi 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat

Dalam kesempatan itu, Pigai juga sempat membahas anggaran kementerian lain, khususnya yang berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Permasyarakatan.

Natalius menyampaikan anggaran Kementerian Hukum yang dipimpin Supratman Andi Agtas mendapatkan alokasi anggaran Rp 7,2 triliun. Sementara itu, Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan di bawah Agus Andrianto memiliki alokasi anggaran Rp 13,3 triliun.

Disampaikan oleh Pigai bahwa dirinya telah membicarakan anggaran yang dibutuhkan Kementerian HAM kepada kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas) serta menteri keuangan.

Baca juga: Anak Menkumham Jadi Wakil Ketua MPR RI Termuda Usia 26 Tahun, Inilah Profil Abcandra Akbar Supratman

“Saya sudah bicara langsung dengan Kepala Bappenas dan saya sudah bicara Menteri Keuangan bahwa kami akan membangun pembangunan HAM, baik fisik dan non fisik,” kata Menteri HAM itu.

Lantas, siapakah sosok Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) yang dipilih Prabowo Subianto dalam Kabinet Merah Putih itu?

Profil Natalius Pigai

Natalius Pigai lahir pada 25 Desember 1975 di Paniai, Papua Tengah.

Ia dikenal sebagai sosok yang kritis dalam memperjuangkan Hak Asasi Manusia (HAM) di Indonesia.

Sejak muda, Pigai sudah menunjukkan tekad kuat dalam membela hak-hak masyarakat, utamanya kelompok-kelompok terpinggirkan.

Pigai menempuh pendidikan tingginya di Sekolah Tinggi Pemerintah Masyarakat Desa Yogyakarta.

Tak cuma pendidikan formal, pria 48 tahun ini juga rajin menimba ilmu melalui berbagai macam pelatihan dan pendidikan non-formal.

Tahun 2003, ia mengambil pendidikan statistika di Universitas Indonesia dan melanjutkan pendidikannya sebagai peneliti di Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2005.

Pigai juga menyelesaikan pendidikan kepemimpinan di Lembaga Administrasi Negara pada 2010-2011.

Karier Pigai bermula saat dirinya menjabat sebagai staf khusus Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi tahun 1999-2004.

Baca juga: Sosok Supratman Andi Agtas, Menkumham Ganti Yasonna Usai Reshuffle Kabinet Jokowi, Politisi Gerindra

Dalam periode tersebut, ia terlibat dalam berbagai isu penting, termasuk moderator dialog interaktif TVRI dari 2006-2008.

Kontribusinya berlanjut saat ia menjadi konsultan Deputi Pengawasan Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (BRR) Aceh-Nias dan tim asistensi di Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri pada 2010-2012.

Keseriusan Pigai berkecimpung di dunia HAM membuatnya duduk di kursi anggota Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) masa bakti 2012-2017.

Ia ditugaskan sebagai Komisioner Subkomisi Pemantauan dan Penyelidikan.

Selaku komisioner, Pigai memiliki tugas pokok memantau pengamatan pelaksanaan HAM serta menyelidiki dan memeriksa peristiwa yang diduga melanggar nilai-nilai HAM.

Sebagai putra bumi Papua, Pigai tidak pernah melupakan tanah kelahirannya.

Ia aktif di berbagai lembaga swadaya masyarakat yang berfokus pada hak-hak kelompok terpinggirkan, seperti Yayasan Sejati dan Yayasan Cindelaras.

Baca juga: Evaluasi Capaian Fisik dan Keuangan SKPD, Pj Bupati PPU: Realisasi Anggaran Masih Jauh dari Target

Harta kekayaan

Mengutip laman elkphn.kpk.go.id, Natalius Pigai melaporkan hartanya pada tahun 2019.

Berdasarkan laporan tersebut, Pigai memiliki total kekayaan sebesar Rp 4,37 miliar.

Pigai tidak tercatat memiliki harta berupa tanah dan bangunan properti, sesuatu yang tidak biasa bagi pejabat negara. 

Harta kekayaan Pigai terdiri dari beberapa aset, antara lain sebuah mobil Honda CRV keluaran 2011 senilai Rp 300 juta, harta bergerak lainnya sebesar Rp 70 juta, surat berharga senilai Rp 2 miliar, serta kas dan setara kas senilai Rp 2 miliar.

Pigai juga tercatat tidak memiliki utang.

(*)

Baca berita terkini Tribun Kaltara di Google News