Berita Nasional Terkini
Profil Yusril Ihza Mahendra Menko Kabinet Merah Putih, Klaim Tragedi 98 Bukan Pelanggaran HAM Berat
Klaim Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 bukan pelanggaran HAM berat, inilah profil Menteri Hukum dan HAM Kabinet Merah Putih, Yusril Ihza Mahendra.
Penulis: Maharani Devitasari | Editor: Sumarsono
TRIBUNKALTARA.COM - Yusril Ihza Mahendra baru saja dilantik sebagai Menteri Koordinator (Menko) Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Kemasyarakatan RI dalam Kabinet Merah Putih di Istana Kepresidenan Jakarta, kemarin Senin (21/10/2024).
Baru menjabat sebagai Menteri Hukum dan HAM untuk pemerintahan Prabowo Subianto, Yusril Ihza membuat pernyataan yang membuat publik geram.
Hal tersebut bermula saat Yusril ditanya wartawan soal Peristiwa Kerusuhan Mei 1998 saat menghadiri acara pelantikan menteri.
"Enggak (pelanggaran HAM berat)," kata Yusril dikutip dari Kompas.com.
Yusril juga mengatakan bahwa tidak ada pelanggaran HAM berat yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir.
“Selama beberapa tahun terakhir tidak terjadi kasus pelanggaran HAM yang berat," kata Yusril.
Sang menteri menjelaskan, kekerasan yang masuk dalam pelanggaran HAM berat, salah satunya adalah genosida.
Baca juga: Prabowo Lantik Raffi Ahmad, Gus Miftah, hingga Dudung Abdurachman, Bukan Menteri Kabinet Merah Putih
"Pelanggaran HAM berat itu kan genosida, ethnic cleansing, mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal kemerdekaan," ujar Yusril.
Menteri pilihan Prabowo itu mengaku kondisi hak asasi manusia belakangan ini berbeda dengan saat dirinya menjadi Menteri Hukum dan Perundang-Undangan pada masa Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.
Pernyataan Yusril ini bertolak belakang dengan sikap pemerintahan Presiden ke-7 Joko Widodo yang mengakui adanya 12 peristiwa pelanggaran HAM berat di masa lalu, salah satunya Peristiwa Kerusuhan Mei 1998.
Lantas, siapakah sosok Yusril Ihza Mahendra dan rekam jejaknya di pemerintahan? Intip profilnya berikut.
Profil Yusril Ihza Mahendra
Yusril Ihza Mahendra lahir pada 5 Februari di Belitung Timur, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
Sosoknya dikenal sebagai pakar hukum tata negara sekaligus politikus Partai Bulan Bintang (PBB).
Diketahui, ia meraih gelar sarjana filsafat dari Universitas Indonesia pada 1983.
Baca juga: Profil Immanuel Ebenezer, Pernah Caleg DPR Dapil Kaltara Kini Ditunjuk Prabowo Jadi Wakil Menaker

Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.