Berita Kaltara Terkini
Realisasi APBN di KPPN Tanjung Selor Tembus Rp 5,72 Triliun per September 2024, Begini Penjelasannya
KPPN Tanjung Selor melakukan rilis APBN dari Kementerian Keuangan di aula lantai 3 Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (23/10/2024).
Penulis: Edy Nugroho | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - KPPN Tanjung Selor dan KPP Tanjung Redeb sebagai kantor vertikal Kementerian Keuangan di daerah merilis kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) per September 2024. Rilis disampaikan melalui konferensi Pers yang diselenggarakan di aula lantai 3 Kanwil DJPb Provinsi Kalimantan Utara, Rabu (23/10/2024).
Kepala KPPN Tanjung Selor, Nana Karmana menyampaikan, penyaluran dana APBN melalui mitra kerja KPPN Tanjung Selor, yaitu Satuan Kerja atau Satker pengelola APBN, termasuk Pemprov Kaltara, Pemkab Bulungan dan Pemkab Malinau, sampai dengan periode September 2024 sebesar Rp 5,72 triliun atau sebesar 69,77 persen dari total pagu sebesar Rp 8,20 triliun.
Nana Karmana menjelaskan, realisasi tersebut mengalami pertumbuhan positif persentase sebesar 2,44 persen year on year (YoY) bila dibanding dengan periode yang sama tahun lalu. Yaitu realisasi bulan September 2023 sebesar Rp 5,61 triliun atau 67,33 persen dari total pagu sebesar Rp 8,33 triliun.
Disebutkan, penyaluran belanja APBN sampai dengan September 2024 kepada 144 Satker kantor vertikal dan kantor instansi Pemda dalam lingkup kerja KPPN Tanjung Selor, yang bersumber dari Belanja Pemerintah Pusat (BPP) sebesar Rp 1,47 triliun atau 59,65 persen dari pagu sebesar Rp 2,47 triliun. Selanjutnya belanja transfer ke daerah (TKD) sebesar Rp4,24 triliun atau 74,13 persen dari pagu sebesar Rp5,73 triliun.
Baca juga: Realisasi Kinerja APBN di Kaltara, Belanja Pegawai Naik Belanja Modal Turun, DJPb Beri Penjelasan
Untuk realisasi atas belanja Pemerintah Pusat tersebut dirincikan kepada empat jenis belanja, yaitu: pertama, realisasi belanja pegawai mencapai 82,04 persen atau Rp455,72 miliar dari pagu sebesar Rp555,49 miliar.
Selanjutnya, realisasi belanja barang mencapai 49,27 persen atau sebesar Rp523,68 miliar dari pagu sebesar Rp1.062,84 miliar.
Ketiga, realisasi belanja modal mencapai sebesar 57,99 persen atau sebesar Rp493,80 miliar dari pagu Rp851,55 miliar. Dan terakhir belanja bantuan sosial mencapai 84,81 persen atau sebesar Rp0,13 miliar dari pagu Rp0,15 miliar.
Sedangkan realisasi untuk belanja TKD digunakan untuk penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, dan DAK Non Fisik, Dana Desa, dan Dana Insentif Fiskal (DIF) dengan rincian, realisasi DBH sebesar Rp1,69 triliun atau 70,56 persen dari pagu sebesar Rp2,40 triliun.
Kemudian, realisasi untuk DAU sebesar Rp2,06 triliun atau 80,63 persen dari pagu Rp2,56 triliun.

Ketiga, DAK Fisik sebesar Rp90,87 miliar atau 37,32 persen dari pagu Rp243,53 miliar. Sedangkan, realisasi DAK Non Fisik sebesar Rp203,002 miliar atau 71,68 persen dari pagu sebesar Rp 283,18 miliar.
Selain itu, disebutkan juga realisasi Dana Desa, per September 2024 sebesar Rp170,84 miliar atau 87,73 persen dari pagu sebesar Rp 194,73 miliar.
Kemudian untuk yang terakhir, yaitu Dana Insentif Fiskal, realisasi sebesar Rp22,31 miliar atau 50 persen dari pagu sebesar Rp 44,63 miliar.
Dalam kesempatan itu, KPPN Tanjung Selor sangat menekankan kepada para Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) satker dan Pemerintah Daerah agar taat dalam melakukan pemungutan dan penyetoran pajak serta selalu maksimal dalam mengakselerasi penyerapan dana yang bersumber dari APBN.
"Kami harapkan pula agar satker terus mencari langkah-langkah stategis dalam mengejar ketertinggalan penyerapan belanja pemerintah guna mewujudkan APBN 2024 yang lebih berkualitas (spending better). Sehingga dapat menciptakan multiplier effect bagi pertumbuhan ekonomi khususnya di Bumi Benuanta," tutup Nana Karmana.
Pada kegiatan tersebut, KPP Tanjung Redeb yang diwakili oleh Kepala KP2KP Tanjung Selor, Ary Maftuchan, juga menyampaikan data realisasi penerimaan pajak netto sampai dengan bulan September 2024 di wilayah Kabupaten Bulungan. Yaitu sebesar Rp 539,75 miliar atau 65,18 persen dari target penerimaan sebesar Rp 828,14 miliar. Juga realisasi penerimaan pajak netto di wilayah Kabupaten Malinau sebesar Rp 146,64 miliar atau 44,80?ri target penerimaan sebesar Rp 327,32 miliar.
(*)
Penulis: Edy Nugroho
KPPN Tanjung Selor
KPP Tanjung Redeb
Kementerian Keuangan
APBN
Nana Karmana
realisasi
TribunKaltara.com
Konektivitas Wilayah Perbatasan Masih jadi Prioritas Pemprov Kaltara |
![]() |
---|
Momentum HUT Kemerdekaan, Ketua DPRD Kaltara Tekankan Pentingnya Keamanan di Perbatasan |
![]() |
---|
Hampir 3 Pekan Berjalan, Belum Ada Pelamar yang Mendaftar Seleksi Terbuka Sekprov Kaltara |
![]() |
---|
Syarat Administrasi Terpenuhi, Pengadilan Tipikor dan PHI di Kaltara Tunggu SK Kemenpan RB dan MA |
![]() |
---|
Semarak Kemerdekaan, Luminor Hotel Tanjung Selor Gelar Berbagai Lomba Seru |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.