Target Pendapatan APBD 2025 Malinau Diproyeksi Menurun, Belanja Daerah Utamakan Skala Priotitas

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Target pendapatan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Malinau tahun 2025 diproyeksi menurun dibandingkan pada tahun 2024.

Meskipun masih bersifat sementara, namun perkiraan turunnya anggaran transfer ke daerah atau TKD dapat diproyeksi melalui pagu rancangan APBD.

Dalam agenda pandangan umum fraksi terhadap Raperda APBD Malinau 2025, dipaparkan adanya penurunan target pendapatan terutama pada komponen TKD.

Pada tahun ini, target pendapatan daerah berdasarkan rancangan Perda senilai Rp 1,7 triliun sementara pada tahun 2024 senilai Rp 2,1 triliun.

Baca juga: Polisi Tangkap Pelaku Penggandaan Uang Palsu Senilai Rp 1 Juta di Malinau, Bermodalkan Printer

Menurunnya angka TKD ini juga disampaikan Fraksi NP3. 

Fraksi NP3 atau gabungan Parpol Nasdem, PPP, Perindo dan PKB ini menilai perlunya pencermatan terhadap pengeluaran di tahun depan.

"Terhadap adanya penurunan angka pendapatan transfer tersebut, Fraksi Nasdem, PPP, Perindo, PKB (NP3) menjadi perhatian terkait menurunnya pendapatan dari tahun sebelumnya," ucap Jubir Fraksi NP3, Jamaluddin dalam Rapat Pandangan Umum Fraksi.

Proyeksi target pendapatan sementara yang cenderung menurun disebabkan angka penerimaan dari dana transfer dari pusat ke daerah yang juga menurun.

"Sehingga belanja dan pengeluaran harus benar-benar mengacu pada skala prioritas," katanya.

Hal yang sama disampaikan Fraksi Perjuangan Rakyat. 

Fraksi gabungan PDI Perjuangan, Golkar, Gerindra dan Hanura tersebut menilai, skala prioritas terhadap 3 sektor utama, yakni Pendidikan, Kesehatan dan Infrastruktur perlu dihitung cermat.

Baca juga: Raperda APBD Malinau 2025 Dirumuskan, Tiga Fraksi Sepakat Bahas Plafon Anggaran

"Meliputi sektor kesehatan, pendidikan dan infrastruktur. Pemerintah daerah diharapkan memperhatikan kualitas layanan, pemeretaan tenaga pendidikan dan kesehatan serta infrastruktur," ungkap Jubir Fraksi Perjuangan Rakyat, Yulius.

Meski masih dalam pembahasan, angka-angka tersebut masih bersifat sementara.

Namun pemerintah daerah diminta tetap memprioritaskan skala prioritas dalam penyusunan anggaran tahun 2025.

(*)

Penulis : Mohammad Supri