Berita Kaltara Terkini

Anggota DPRD Apresiasi Peresmian PLBN di Kaltara

Anggota DPRD Kaltara Muhammad Nasir,  mengapresiasi atas telah diresmikannya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Kaltara.

Penulis: Edy Nugroho | Editor: M Purnomo Susanto
TRIBUNKALTARA.COM/ HO-Iwan
PLBN Sei Pancang di Sebatik Nunukan, salah satu yang diresmikan Presiden beberapa waktu lalu. 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara) Muhammad Nasir,  mengapresiasi atas telah diresmikannya Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang ada di Kaltara.

Ketua DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kaltara ini mengungkapkan, hadirnya PLBN di wilayah perbatasan memang sangat dibutuhkan. PLBN dipahami memiliki banyak manfaat dan bisa memberi multiplier effect atau efek domino yang positif terhadap perekonomian masyarakat.

“Dengan telah diresmikan dan beroperasinya PLBN di Kaltara, tentu masyarakat bisa mendapat banyak manfaat, utamanya terkait kegiatan kegiatan ekonomi yang selama ini berjalan,” kata Nasir pada pekan ini.

Di sisi lain, menurut dia, keberadaan PLBN menjadi bukti kehadiran negara di wilayah perbatasan. Hadirnya stakeholder terkait yang berwenang di bidang keamanan dan pertahanan negara, akan menunjukkan taring kekuatan dan kedaulatan hukum bangsa.

Baca juga: PLBN Sebatik Nunukan Beri Manfaat Ekonomi bagi Warga Perbatasan, Berharap Rute ke Malaysia Dibuka

Ketua DPW PKS Kaltara, M Nasir
Ketua DPW PKS Kaltara, M Nasir (TRIBUNKALTARA.COM / MAULANA ILHAMI FAWDI)

“PLBN ini menjadi salah satu benteng pertahanan negara. Saya yakin PLBN bisa memperkuat pengawasan hukum terhadap perlintasan manusia dan barang,” ujar Nasir.

“Apalagi selama ini masih kerap ditemui perlintasan ilegal, baik dari pekerja migran Indonesia atau Warga Negara Asing, termasuk juga penyelundupan barang tanpa melalui skema perdagangan luar negeri yang resmi,” lanjutnya.

Anggota DPRD dari Nunukan itu berharap, petugas yang ditempatkan di PLBN bisa bekerja dengan penuh integritas dan profesional. Utamanya dalam melakukan pengawasan dan pengamanan lalu lintas di titik perbatasan.

“Tentu instansi terkait harus menjalankan tugasnya dengan baik. Mereka harus bisa menjadi wajah kekuatan dan kedaulatan negara. Jadi harus profesional, penuh integritas,” ujarnya.

Sebagaimana diketahui, Presiden Indonesia periode 2019 – 2024, Joko Widodo didampingi oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian selaku Kepala Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), meresmikan 7 Pos Lintas Batas Negara (PLBN) yang tersebar di beberapa wilayah perbatasan negara, pada awal bulan kemarin.

Dari 7 PLBN yang diresmikan, 3 di antaranya terletak di Kalimantan Utara, yaitu PLBN Sei Nyamuk di Pulau Sebatik, PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, dan PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau.

Baca juga: Bea Cukai Nunukan Kaltara Akui Sudah Kirim Petugas ke PLBN Labang, Anjing Pelacak Bakal Diturunkan

Pemerintah pusat menggelontorkan dana pembangunan PLBN Sei Pancang di Pulau Sebatik, sebesar Rp248 miliar; PLBN Labang di Kabupaten Nunukan, Kaltara, Rp210 miliar; dan  PLBN Long Nawang di Kabupaten Malinau, Kaltara, Rp243 miliar.

Kebijakan pembangunan PLBN ini sejalan dengan Nawa Cita, khususnya pada poin membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan kawasan perbatasan dengan pendekatan keamanan (security) dan peningkatan kesejahteraan (prosperity) masyarakat.

(adv)

Penulis: Edy Nugroho

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved