Masuk 7 Prioritas Nasional Rawan Peredaran Narkotika, BNNP Kaltara Dorong Pembentukan BNNK

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara terus mendorong pemerintah untuk pembentukan Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) pada tiga Kabupaten di Kaltara.
 
Hal ini dikarenakan Provinsi Kaltara menjadi tujuh prioritas nasional dalam pemberantasan narkotika dan obat-obatan terlarang ( Narkoba ).
 
Kepala BNNP Kaltara, Brigjen Pol Tatar Nugroho menyampaikan selain menjadi wilayah perbatasan, Kaltara merupakan gebang masuknya peredaran Narkoba.

Sehingga hal ini perlu mendapat atensi dari Pemerintah Daerah

Baca juga: Terciduk Saat akan Transaksi Narkoba, Polres Malinau Kaltara Tangkap Pria Diduga Edarkan Sabu

. 
“Tiga wilayah ini (Kabupaten Tana Tidung, Bulungan dan Malinau) memang sedang dalam proses pembuatan naskah analisis, selanjutnya kita akan membuat komitmen dengan pemerintah daerah,” kata Tatar, Selasa (5/11/2024).
 
Tatar menyadari dalam pembangunan BNNK tentu membutuhkan persiapan serta anggaran yang matang, seperti penyediaan gedung hingga personel.
 
“Sementara itu kita telah rencanakan untuk pertemuan berikutnya dan akan dibicarakan kemudian segera ditindaklanjuti,” ungkapnya.
 
Tatar menyebutkan, sebelumnya di Kabupaten Bulungan sudah pernah diajukan untuk pembentukan BNNK, namun masih terkendala terkait personel atau SDM.
 
“Kita nanti akan ajukan ke BNN Pusat untuk ditembuskan ke Kementerian Keuangan dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara (Kemenpan) karena berkaitan dengan personel juga anggaran,” ucapnya.
 
Menurutnya tahun ini Indonesia akan membentuk 9 BNNK di seluruh wilayah Indonesia. Sehingga ini menjadi kesempatan Kaltara untuk mengajukan pembentukan juga.

Baca juga: Pastikan tak Terindikasi Menggunakan Narkoba, Pemprov Kaltara Lakukan Tes Urine ke Seluruh ASN

 
“Tinggal komitmen dari pemerintah daerah, karena BNNK ini sangat penting,” tegasnya.
 
“Malinau ini wilayahnya sangat luas, 2/3 dari Kaltara. kalau tidak ada BNNK nanti jadi masalah, karena kebijakan terhadap pencegahan Narkotika tidak bisa berjalan,” tandasnya.
 
(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu