Advertorial

Harga Rumput Laut Kerap Dikeluhkan, Anggota DPRD Kaltara Supaad Sarankan Pemerintah Berdayakan BUMD

Anggota Komisi IV DPRD Kaltara Supaad Hadianto menyarankan agar pemerintah memaksimalkan BUMD untuk mengatasi persoalan harga rumput laut.

Penulis: Edy Nugroho | Editor: Cornel Dimas Satrio
ISTIMEWA
ILUSTRASI - Aktivitas para petani rumput laut. (ISTIMEWA) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Harga rumput laut yang tidak stabil sering dikeluhkan masyarakat, utamanya warga Binalatung, Kelurahan Pantai Amal, Tarakan Timur, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Hal itu, disampaikan saat reses Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) Supaad Hadianto di daerah pesisir pantai tersebut beberapa waktu lalu.

Supaad mengatakan harga rumput laut selain dipengaruhi oleh kualitas, juga tergantung kebutuhan pasar.

"Jika kebutuhan pasar sedikit dan suplainya banyak, tentu akan menurunkan harga rumput laut itu sendiri," katanya, Kamis (5/12/2024).

Politisi Partai NasDem ini mengungkapkan, solusi paling tepat pemerintah memaksimalkan Perusahaan Daerah (Perusda) atau Badan Usaha Milik Daerah ( BUMD) untuk turut mengelola usaha jual beli rumput laut.

"Paling tidak, pemerintah harus hadir disana entah itu membentuk BUMD untuk rumput laut dan hasil-hasil perikanan di Kaltara ini.

Bisa juga mencari peluang mendampingin masyarakat mendapat investor yang baik, karena tidak bisa semua dilakukan dengan APBD," ujar Supaad.

anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supaad Hadianto 041224
Anggota Komisi IV DPRD Kaltara, Supaad Hadianto. (ISTIMEWA)

Sementara itu, anggota Komisi IV DPRD Kaltara ini mengungkapkan problem masyarakat banyak di sektor-sektor sisi kemanusiaan. Contohnya kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.

"Semoga nanti lima tahun ke depan saya sebagai anggota DPRD Kaltara, paling tidak bisa mengurangi beban-beban masyarakat khususnya di Pantai Amal, Tarakan," ucapnya.

(adv)

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved