Derap Nusantara

Apa Kabar Moratorium DOB? 337 Usulan Pembentukan Daerah Otonomi Baru Kini di Meja Kemendagri

Kali ini kabar soal DOB disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, apa kabar moratorium DOB?

Editor: Amiruddin
TRIBUNNEWS/IRWAN RISMAWAN
Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto saat mengikuti Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi II DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (11/11/2024). Rapat tersebut beragendakan pembahasan persiapan dan kesiapan Pilkada Serentak tahun 2024. 

TRIBUNKALTARA.COM - Berikut ini kabar terbaru soal pembentukan Daerah Otonomi Baru atau DOB, di tengah masa moratorium pembentukan DOB yang masih berlangsung.

Kali ini kabar soal DOB disampaikan Wakil Menteri Dalam Negeri ( Wamendagri ) Bima Arya Sugiarto.

Kata Bima Arya Sugiarto hingga kini ada 337 usulan pembentukan DOB di tanah air.

Rinciannya, 42 usulan pemekaran provinsi, 248 pemekaran kabupaten, 36 pemekaran kota, 6 pemekaran daerah istimewa, dan 5 pemekaran otonomi khusus.

Gegara terbentur moratorium DOB, sejumlah calon Daerah Otonomi Baru di Indonesia hingga kini belum terbentuk.

Termasuk Tanjung Selor di Kalimantan Utara yang hingga kini masih berbentuk kecamatan.

Padahal, Tanjung Selor sendiri diketahui merupakan ibu kota Provinsi Kalimantan Utara.

Terbaru, Bima Arya Sugiarto beri penjelasan soal DOB 

"Tadi pembahasan tentang Daerah Otonomi Baru banyak usulan ya, kami sendiri sudah ada 337 (usulan) ya," kata Bima ditemui usai Rapat Kerja Komite I DPD RI dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa mengutip ANTARA pada Rabu 11 Desember 2024.

 

 

Baca juga: Pemekaran Daerah Otonomi Baru Kota Tanjung Selor, Bupati Bulungan Syarwani: Yang Jelas Kita Komitmen

Namun, dia menekankan diperlukan pertimbangan matang dan kehati-hatian untuk membuka moratorium tersebut sebab menyangkut kapasitas fiskal negara sebagai faktor pembentukan DOB.

"Hal ini terkait dengan fiskal negara, kondisi kapasitas fiskal kita, kemampuan perencanaannya seperti apa, pendanaan seperti apa. Jadi harus melibatkan banyak pihak," ucapnya.

Bima menyampaikan bahwa diskusi tentang arah otonomi daerah ke depan menjadi salah satu pembahasan yang ikut dibicarakan dalam Rapat Kerja bersama Komite I DPD RI tersebut.

"Apakah tetap di provinsi, apa kota/kabupaten, dan bagaimana sistem pemilihannya, kami sampaikan bahwa kami memberikan ruang kepada semua untuk memberikan masukan terkait dengan perbaikan sistem," ujarnya.

Halaman
12
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved