Jelang Penutupan Akhir Tahun, Realisasi Anggaran di Kaltara Masih 64 Persen

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Jelang penutupan akhir tahun, Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Utara (Kaltara) mengungkapkan pencapaian realisasi atau penyerapan anggaran masih di angka 64 persen.
 
Hal ini diungkapkan oleh Kepala BKAD Kaltara, Denny Harianto saat melaksanakan rapat koordinasi penyusunan laporan keuangan, Kamis (19/12/2024).
 
"Untuk realisasi anggaran kita masih di angka 64 persen," kata Denny, Kamis (19/12/2024).
 
Namun hingga saat ini angka tersebut masih akan terus bertumbuh, karena proses pencairan anggaran oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kaltara masih bisa dilakukan hingga penutupan akhir tahun.
 
Berkaca dari tahun sebelumnya, kata Denny, seharusnya realisasi anggaran di Kaltara sudah mencapai angka 80 persen pada Bulan Desember jika masih ingin mempertahankan posisi Kaltara sebagai provinsi urutan ke tujuh pengelolaan keuangan daerah terbaik di Indonesia.

Baca juga: Targetkan WTP ke-11, Pemprov Kaltara Gelar Rapat Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Daerah 2024

Meskipun terbilang berat, Denny tetap optimis pencapaian realisasi penyerapan anggaran provinsi Kaltara dapat mencapai angka 90 persen dengan waktu yang tersisa.

Oleh karena itu, BKAD Kaltara akan tetap mendorong OPD yang hingga saat ini realisasi penyerapan anggarannya masih kecil.
 
"Kalau sekarang seharusnya sudah di angka 80 persen lebih. Kan kemarin waktu kita mendapat penghargaan sebagai provinsi urutan ke 7 pengelolaan keuangan daerah yang realisasinya tinggi itu ada di angka 92 persen. Itu tahun 2023," ucapnya.
 
Melihat angka realisasi penyerapan anggaran masih cukup rendah, diperkirakan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) tahun 2024 juga akan tinggi dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) perubahan Kaltara yang mencapai Rp 3,98 Triliun.
 
"Untuk Silpa tahun 2024 hingga saat ini masih kita hitungkan. Kita harus memprediksikannya baik rill uang yang ada di kas dan aset daerah," jelasnya.
 
Dalam hal ini, ia tidak bisa menjelaskan secara eksplisit penyebab masih rendahnya realisasi penyerapan anggaran di Kaltara. Karena hal tersebut menjadi catatan masing-masing OPD.
 
"Yang lebih paham OPD-nya karena mereka yang merencanakan dan menganggarkan. Kalau kami kan hanya merealisasikan, jika dokumen dan langkah sudah benar kami proses pencairan," tuturnya.
 
"Untuk OPD dengan capaian realisasi paling rendah itu di DPU-PR karena masih di angka 43 persen," tambahnya.
 
Terhadap OPD yang realisasi penyerapan anggaran masih rendah, Denny mengatakan, akan dipertimbangkan kembali dalam pengalokasian anggaran dengan kinerja yang ada.
 
"Konsekuensinnya pasti menjadi pertimbangan, karena tidak mungkin kita memberikan anggaran dengan kinerja yang kurang dan sebagainnya. Kalau hanya lengket di APBD untuk apa karena kita butuh kinerja," ungkapnya.
 
(*)

TribunKaltara.com / Desi Kartika