Berada di Angka 4,47 Persen, BPS Tana Tidung Kaltara Ungkap Tahun 2024 Penduduk Miskin di KTT Turun

TRIBUNKLATARA.COM, TANA TIDUNG - Berdasarkan Survei Sosial Ekonomi Nasional ( Susenas ) menunjukkan adanya penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tana, Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara ) di Tahun 2024.

Hal ini diungkap Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Tana Tidung, Achmad Sani Setiawan kepada TribunKaltara.com saat ditemui di Kantornya Jl Tanah Abang, Desa Tideng Pale, Kecamatan Sesayap, Kabupaten Tana Tidung, Provinsi Kalimantan Utara ( Kaltara ), Senin (30/12/2024).

"Angka kemiskinan kita di KTT Tahun 2023 lalu itu di angka 4,62 persen dan sekarang di Tahun 2024 menjadi 4,47 persen, angka itu didapatkan berdasarkan hasil Susenas," Ungkap Achmad Sani Setiawan.

Namun dari data tersebut tidak dapat dipastikan penurunan angka kemiskinan di Kabupaten Tana Tidung terjadi signifikan atau tidak karena mengingat jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung yang terbilang sedikit.

Baca juga: Bappeda Beber Tiga Strategi Penanganan Kemiskinan di Malinau, Program Stimulan Terarah Dilanjutkan

"Jadi turun dari sebelumnya tapi kalau dibilang signifikan atau tidaknya agak sulit karena jumlah penduduk kita kan cuma sekitar 28 ribu ya jadi di angka 100 ke 4 persen kan tidak terlalu tinggi lah," ujarnya.

Meskipun jumlah penduduk di Kabupaten Tana Tidung tergolong sedikit.

Namun ia mengatakan angka kemiskinan tidak akan bisa dihapus, akan tetapi yang perlu dihindari yaitu tingkat kemiskinan ekstrim.

"Dan angka kemiskinan itu kan tidak akan pernah bisa dihapus krena tidak akan ada orang kaya tanpa orang miskin yang harus ditinggali itu miskin ekstrim," katanya.

Namun yang menentukan tingkat miskin ekstrim yaitu dilihat dari DTKS (Data terpadu kesejahteraan sosial) dan P3KE (Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem).

"Kebetulan untuk miskin ekstrim BPS tidak menghitung, itu datanya dari DTKS dan P3KE yang di BPS hitung itu di agregasi untuk penduduk miskin karena kita sampel itu tidak mungkin bisa by name by address,"  

Ia menjelaskan dalam mengambil sampel penentuan angka kemiskinan BPS melihat dari strata pola konsumsi masyarakat 

"Kita hanya memotret pola konsumsi masyarakat di suatu daerah berdasarkan sampel yang sebelumnya ada stratanya termasuk jenis pendidikan tertinggi paling banyak di masyarakat dan pengeluaran sehari-hari," jelasnya.

Dimana sampel yang diambil dilakukan melalui blok sensus dari gabungan beberapa satuan dinas setempat ( SDS ) atau blok sensus di masing-masing SDS.

"Sampel itu kita terpusat jadi di BPS itu ada istilah blok sensus itu bisa gabungan dari SDS atau satu blok sensus bagian dari SDS tergantung jumlah penduduk di SDS tersebut.

"Dari satu blok sensus itu diambil 10 sampel yang sudah distratakan jadi tidak orang miskin semua yang diambil  sehingga itu diasumsikan merata," lanjutnya.