Pemerintah tak Jadi Menaikkan PPN per 1 Januari 2025, PPN 12 Persen hanya Berlaku Barang Kena PPnBM

Dikemukakan, pajak dan APBN adalah instrumen untuk mewujudkan keadilan dan gotong royong, menjaga masyarakat dan perekonomian dan harus berpihak pada rakyat.

Sebelumnya diberitakan, pemerintah berencana menaikkan PPN sebesar 12 persen dari semula 11 persen mulai tahun 2025.

Pemerintah menyebut, kenaikan PPN hanya berlaku untuk barang mewah.

Namun, sejumlah barang dan jasa lain rupanya turut menjadi objek kenaikan PPN.

Hingga kini, Peraturan Menteri Keuangan ( PMK ) yang mengatur pemberlakukan tarif Pajak Pertambahan Nilai ( PPN ) 12 persen untuk barang dan jasa mewah mulai 1 Januari 2025.

Baca juga: Gerindra dan PDIP Saling Sindir soal Kenaikan PPN 12 Persen: Kalau Menolak Kenapa Tidak dari Dulu?

Padahal PMK ini diperlukan sebagai aturan teknis pemberlakuan PPN 12 persen.

Sejak awal, kenaikan PPN menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, mendapat penolakan luas dari masyarakat.

Tak hanya lewat petisi di media sosial, sejumlah elemen masyarakat pun turun ke jalan menyuarakan penolakan terhadap rencana pemerintah menaikkan pungutan pajak ini.

Kebijakan ini diprediksi akan memicu lonjakan harga barang dan jasa, yang berpotensi mengubah pola konsumsi masyarakat.

Banyak yang khawatir bahwa PPN yang lebih tinggi akan memberikan efek domino yang merugikan. (*)

Baca berita terkini Tribun Kaltara di Google News