Detik-detik Menteri ESDM Bahlil Disemprot Pembeli Gas, Prabowo Bolehkan Pengecer Jual LPG 3 Kg lagi

Tujuannya agar bisa kita pantau pengendalian harga berapa yang dia jual, dan kepada siapa agar tidak terjadi penyalahgunaan," katanya.

Bahlil juga berbicara adanya oknum yang menyalahgunakan LPG 3 Kg. Mereka diduga menyalahgunakan elpiji bersubsidi untuk kepentingan pribadi.

"Jujurlah, ada oknum-oknum yang main untuk menyalahgunakan subsidi ini. Masa kita mau biarkan? Masa kita mau kalah dari pemain-pemain ini? kalau saya sih itu aja," ujar Bahlil Lahadalia.

Karena itu, kata Bahlil, Presiden Prabowo telah memberikan instruksi untuk memastikan LPG 3 KG tepat sasaran menyasar kalangan masyarakat miskin.

"Bapak Presiden memerintahkan ke saya sejak dari tadi malam, tadi pagi sampai dengan hari ini. Tugas kami atas arahan bapak presiden adalah memastikan seluruh proses subsidi tepat sasaran," jelasnya.

Dibekali Aplikasi

Lebih lanjut, Bahlil menuturkan, nantinya Pertamina akan bekerjasama dengan Kementerian ESDM untuk membekali para pengecer ini dengan sistem aplikasi untuk penjualan LPG 3 Kg.

Sistem aplikasi ini dibuat agar pemerintah bisa melacak siapa yang membeli elpiji, berapa jumlahnya, hingga harga jualnya.

Bahlil juga berjanji, proses perubahan status pengecer menjadi sub pangkalan tidak akan dikenai biaya apapun atau gratis.

"Nanti Pertamina dengan Kementerian ESDM akan membekali mereka sistem aplikasi. Dan nanti proses mereka menjadi sub pangkalan tidak dikenakan biaya apapun," tegas Bahlil Lahadalia.

Baca juga: Agen LPG 3 Kg di Tanjung Selor Sudah Sosialisasi ke Pangkalan, Tidak Boleh Jual ke Pengecer

Nantinya Pertamina dan Kementerian ESDM juga akan proaktif dalam mendaftarkan para pengecer elpiji 3 kg ini menjadi sub pangkalan.

Agar nantinya mereka juga bisa menjadi UMKM. "Tidak akan dikenai biaya apapun, bahkan kami akan proaktif untuk mendaftarkan mereka menjadi bagian yang formal. Agar mereka bisa menjadi UMKM," kata Bahlil.

Sejauh ini, total ada 370 ribu pengecer yang akan diangkat menjadi sub-pangkalan.

"Kriterianya yang sudah beroperasi semuanya kita angkat jadi sub-pangkalan sambil kita lihat ke depan.

Andai kalau ada yang tidak mengikuti, contoh dia jual harganya mahal, harus dikasih sanksi, jangan harga dibuat semau-maunya," ujar Bahlil. (tribunnews/kps)

Baca berita Tribun Kaltara terkini di Google News