Prabowo Lempar Sinyal Reshuffle Kabinet, Petinggi Gerindra: Ada Menteri yang Kurang Seirama

TRIBUNKALTARA.COM - Isu reshuffle Kabinet Merah Putih belakangan kian memanas. 

Isu perombakan ini sendiri keluar usai 100 hari pertama masa pemerintahan Prabowo-Gibran.

Presiden Prabowo Subianto mengatakan dirinya akan menyingkirkan mereka yang tidak mau bekerja untuk rakyat.

"Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan," ujar Prabowo saat ditemui di Istora Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2025) malam saat menghadiri puncak peringatan harlah ke-102 Nahdlatul Ulama (NU).

"Mau lebih jelas lagi? Hahaha," sambungnya seraya tertawa.

Menurut Prabowo, pada dasarnya, rakyat menuntut pemerintah yang bersih.

Ia menyatakan akan bekerja murni untuk kepentingan bangsa dan rakyat.

Baca juga: Terungkap Penyebab ASN Batal Dipindahkan ke IKN pada Januari 2025, Jajaran Prabowo Bongkar Alasan

"Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan benar, yang bekerja dengan benar.

Jadi saya ingin tegakkan itu. Kepentingan hanya untuk bangsa dan rakyat, tidak ada kepentingan lain," imbuhnya.

Gerindra Dukung Keputusan Prabowo

Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan ada Menteri Kabinet Merah Putih yang kurang seirama dengan Prabowo.

Hal tersebut disampaikan Dasco menanggapi ancaman Prabowo kepada jajarannya yang menghalangi kebijakan pemerintah. "Saya belum tahu persis yang dimaksud yang mana.

"Tetapi kita tahu bahwa dalam program kerja Astacita, dalam pemenuhan janji kampanye, tentunya Pak Prabowo itu ingin sekali berbuat untuk kesejahteraan rakyat," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

"Nah, memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang seirama," sambungnya.

Dasco mengatakan, jika betul Prabowo menyinggung ada anggota kabinet yang tidak seirama, tinggal menanti apa yang akan terjadi selanjutnya.

Baca juga: Minta Anggaran Kementerian HAM Jadi Rp 20 T, Inilah Profil Natalius Pigai, Menteri Hak Asasi Manusia

"Nah, apakah itu yang dimaksud, nanti kita akan lihat seperti apa," imbuh Dasco.

Dasco menambahkan, para menteri harus melakukan evaluasi di internalnya masing-masing.

"Saya pikir kan Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya, yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing," ujar Dasco di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Dasco berujar, pada prinsipnya, Prabowo yang paling mengerti mengenai kinerja para menterinya.

Dia menuturkan, para menteri harus bisa mengimbangi kerja Prabowo dan membantu menunaikan janji kampanye Presiden.

"Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari Presiden, tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya," jelasnya.

"Oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi atau kemudian membuat langkah-langkah perbaikan di internal," sambung Dasco.

Sementara itu, Dasco mengingatkan bahwa semua anggota kabinet membuat dan menandatangani pakta integritas sebelum ditunjuk sebagai menteri atau wakil menteri.

Baca juga: Respons Pejabat usai Didesak Naik Transportasi Umum, Menteri Bahlil: Saya Tidak Perlu Diajari

"Di dalam pakta integritas itu tercantum beberapa pasal yang tentunya menjadi bahan evaluasi apakah fakta integritas itu kemudian dipenuhi atau tidak dipenuhi," imbuhnya.

Selain Dasco, Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menyatakan, Prabowo sebagai kepala pemerintahan, memiliki pandangan dan berhak menentukan langkah yang dianggap perlu untuk menjaga efektivitas pemerintahan.

"Kami sepenuhnya percaya, Partai Gerindra mendukung semua pandangan dan pemikiran, termasuk keputusan yang akan dilakukan oleh Presiden Republik Indonesia untuk mengambil tindakan-tindakan yang dianggap perlu bagi efektivitas pemerintahan ini," kata Muzani, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Terlebih, kata Muzani, Prabowo memiliki wewenang sepenuhnya untuk menentukan parameter dan penilaian dari para pembantunya di Kabinet Merah Putih.

Muzani mengatakan, reshuffle adalah hak sepenuhnya alias hak prerogatif yang tidak bisa diintervensi.

Namun, Muzani mengaku belum tahu kapan reshuffle bakal dilakukan. "Beliaulah yang memiliki kewenangan sepenuhnya untuk melakukan parameter dan penilaian-penilaian itu. Tapi, kapan, kami terus terang belum tahu. Siapa, apalagi," ujar dia.

Baca juga: Sosok Bahlil Lahadalia, Langsung Mendaftar Calon Ketua Partai Golkar Usai Reshuffle Kabinet Jokowi

Mensesneg Sebut Belum ada Reshuffle Kabinet

Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto belum berencana merombak kabinet.

"Hah? Reshuffle apa? Enggak ada reshuffle, belum. Enggak ada, belum, belum," ujar Prasetyo saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (6/2/2025).

Prasetyo mengatakan, saat ini kabinet Prabowo masih terus bekerja.

Namun, ia memastikan pakta integritas yang ditandatangani masing-masing menteri akan dievaluasi terus.

"Belum, lagi kerja, lagi kerja," kata Prasetyo.

"Biasalah dievaluasi terus itu," ujar dia sambil berlari.

(*)

Baca berita Tribun Kaltara terkini di Google News