Jaga Stabilitas Harga dan Tekan Inflasi, Pemprov Kaltara Bersama BI Gelar Rapat High Level Meeting

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Dalam rangka menjaga stabilisasi harga dan menekan inflasi daerah menyambut ramadhan dan Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah/2025.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Utara (Kaltara) bersama Bank Indonesia (BI) serta Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kaltara yang tergabung dalam Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) dan Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) telah menggelar rapat High Level Meeting.

Kegiatan ini dilaksanakan di gedung Gubernur Kaltara, Rabu (5/3/2025).

Kepala Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Kaltara, Hasiando G. Manik menyampaikan bahwa pengendalian inflasi dan penguatan ekonomi daerah tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. 

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Tarakan ke Makassar Turun di Bulan Ramadan 1446 H, Mulai Rp 1,3 Juta

Sehingga perlu adanya kolaborasi antara BI dan Pemprov yakni melalui TPID dan TP2DD.

Menurutnya TPID dan TP2DD menjadi kunci dalam menghadapi tantangan ekonomi, terutama di wilayah Kalimantan Utara yang memiliki tantangan tersendiri dalam distribusi barang dan layanan keuangan digital.

"Dalam menghadapi potensi kenaikan harga, TPID Kaltara berperan strategis dalam menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi barang, terutama bahan pokok yang sangat bergantung pada kondisi infrastruktur dan rantai pasok," 

Selain itu, koordinasi antara TPID provinsi, kabupaten, dan kota menjadi krusial untuk mengantisipasi dampak dari faktor eksternal seperti perubahan nilai tukar rupiah dan fluktuasi harga impor.

Oleh karena itu, disampaikan oleh Hasiando bahwa stabilitas harga tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan nilai tukar, tetapi juga oleh faktor penawaran.

 "TPID di Kalimantan Utara perlu memperkuat strategi dalam memastikan ketersediaan dan distribusi barang tetap lancar,” jelas Hasiando.

Selain itu untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, serta memperluas akses layanan keuangan digital bagi masyarakat perlu dorongan dalam percepatan digitalisasi sistem keuangan daerah melalui TP2DD. 

Baca juga: Harga Tiket Pesawat Jakarta ke Tarakan Kalimantan Utara 7 Ramadan 1446 H atau 7 Maret 2025

Diharapkan melalui TP2DD, juga dapat mempercepat elektronifikasi transaksi pemerintah daerah, termasuk dalam pembayaran pajak dan retribusi daerah secara digital.

“Kami mengapresiasi sinergi yang telah terjalin antara BI, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan dalam mendukung keberlangsungan program TPID dan TP2DD di Kalimantan Utara. Kolaborasi ini akan semakin diperkuat agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas oleh masyarakat,” pungkasnya.

(*)

Penulis  : Desi Kartika Ayu Nuryana