Pengangkatan CPNS dan PPPK Hasil Seleksi 2024 Ditunda, Begini Tanggapan Bupati Bulungan

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Pemerintah melakukan penundaan penerbitan SK pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang semula dijadwalkan pada Maret 2025 ini. Hal demikian menimbulkan gejolak di daerah. Bahkan ada beberapa yang melakukan aksi unjuk rasa.

Di Bulungan Kalimantan Utara aksi unjuk rasa tidak ada. Namun kekecewaan tentu ada dari sejumlah CPNS dan PPPK yang telah lulus pada seleksi 2024 lalu.

Bupati Bulungan Syarwani memberikan tanggapan soal keputusan penundaan SK CPNS dan PPPK ini. Ia mengatakan, jika keputusan tersebut sepenuhnya menjadi kebijakan pusat. Pemda Bulungan hanya melaksanakan keputusan tersebut.

Syarwani berharap para pegawai yang lulus seleksi pada 2024, dapat segera menerima SK, sehingga bisa mulai bertugas.

Baca juga: Yudis Calon PPPK Pemprov Kaltra Ikut Kecewa Pengangkatan Ditunda: Sudah Jahit Baju Waskat

"Harapan kami tahun ini PPPK 2024 mulai bertugas. Tapi itu keputusan dari pusat, mungkin ada pertimbangan-pertimbangannya," kata Syarwani kepada wartawan, Kamis (13/03/2025).

Pemkan  Bulungan, kata Syarwani, menyerahkan sepenuhnya kepada pusat terkait keputusan tersebut. "Harapan kita,  ada perubahan kebijakan, sehingga SK bisa secepatnya diserahkan," ungkapnya.

Seperti diketahui, informasi yang beredar SK CPNS dan PPPK yang lulus seleksi pada 2024 lalu, mulai akan diberikan pada 1 Maret 2026. Dalam artian, mereka harus menunggu 1 tahun lagi, untuk mulai bertugas.

"Mudah-mudahan persoalan ini direspons pusat. Jadi, kita tidak tahu kalau sewaktu-waktu kebijakan itu dirubah," lanjut bupati.

Berkaitan dengan seleksi PPPK tahap kedua, bupati Syarwani mengatakan,  saat ini tahapan proses rekrutmem PPPK di lingkup Pemkab Bulungan 2024 tetap berjalan. 

Baca juga: Safitri Kecewa Pengangkatan CPNS Ditunda, Terlanjur Resign dari Kerjaan dan Keluarkan Biaya Banyak  

"Proses seleksi tahap dua PPPK sedang berproses. Tidak terpengaruh dengan penundaan penertiban SK ini," imbuh Syarwani. 

(*)

Penulis: Edy Nugroho