Guru di Tarakan Harapkan Insentif Tidak Dihapus, Bakal RDP dengan PGRI Kalimantan Utara

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN- Gegara insentif guru ditiadakan Pemprov Kaltara menuai respons dari sejumlah guru di Tarakan yang tergabung dalam  organisasi pendidikan di Tarakan, mendatangi Kantor DPRD Tarakan, Kalimantan Utara, Kamis (17/4/2025) untuk melakukan rapat dengar pendapat (RDP).

Kedatangan perwakilan organisasi pendidikan di Tarakan meminta  pemerintah tidak menghapus insetif guru. Ketua PGRI Tarakan, Endah Sarastiningsih, berharap dengan adanya RDP dengan DPRD Tarakan dapat menindaklanjutinya agar dapat disampaikan kepada Pemprov Kaltara.

Tidak hanya itu, PGRI Tarakan pun juga akan melakukan RDP  melaporkan permasalahan insentif guru ini kepada PGRI Kaltara dan PGRI di empat kabupaten Kalimantan Utara.

"Kami juga akan melapor ke PGRI provinsi. Begitu juga empat kabupaten lainnya sepakat dan menunggu inisiarif pengurus provinsi kapan bisa RDP dengan provinsi, alhamdulillah kalau ada gubernur," ungkap Endah Sarastiningsih.

Baca juga: Penghentian Insentif Guru PAUD, SD dan SMP Ikuti Arahan Pusat, Begini Penjelasan BKAD Kaltara

Ia mengatakan, per 8 April 2025 kemarin, semua anggota PGRI sudah membuat pernyataan sikap dan ditujukan ke PGRI Provinsi Kaltara. Dalam pernyataan sikap, ada empat item yang disampaikan. 

Setelah melakukan RDP di DPRd Tarakan, ia merasa lega karena apa yang disampaikan didengarkan anggota DPRD Tarakan. Meski masih dirasa digantung ia berharap segera ada kepastian kebijakan.

"Kami berharap tidak digantung lagi dan semoga jawaban menyenangkan membuat lega. Kami berharap tidak dihapuskn insentif guru," tegasnya.

Ia melanjutkan dalam forum sempat salah satu perwakilan guru menangis menyampaikan harapannya. Seperti disampaikan di awal, kesejahteraan guru di jenjang terkecil dinilai cukup kecil. 

"Kalau mau bandingkan guru SMA, SMP SD dan PAUD memang paling kecil guru PAUD," urainya.

Menurut  Endah Sarastiningsih,  di Tarakan sendiri sebanyak 2.900 guru di Tarakan terdampak. Namun PGRI mengusulkan 3.710 guru di Tarakan dan belum kota lainnya. "Kalau dijumlahkan semuanya bisa di angka 10 ribuan guru," ujarnya.

Untuk menerima insentif sendiri persyaratannya ada dan diverifikasi Disdik Tarakan khusus di Tarakan. Salah satunya pengabdian paling tidak dua tahun mencakup juga pendidikan non formal seperti tutor dan pamong belajar juga diberikan. "Bahkan tenaga kependidikan sampai satpam juga diberi," paparnya.

Ia melanjutkan nanti jika nanti di provinsi tak ada hasil, tentu ada langkah diambil. Namun ia berharap jangan sampai semua guru turun ke jalan menyampaikan aspirasi.

"Kita tidak pernah tahu bagaimana  teman-teman ketika dari pengurus mengupayakan tapi ternyata tidak berhasil, kita tidak tahu. Sekarang banyak yang menyatakan siap turun ke jalan. Tapi kami berharap tidak dilakukan karena kita guru. Ingin kita lakukan penyelesaian masalah dengan cara diskusi dan dialog," pungkasnya.

Diketahui perwakilan organisasi pendidikan yang melakukan RDP dengan DPRD Tarakan yakni.perwakilan Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Tarakan, Persatuan Guru Muhammadiyah, NU, guru swasta dari PAUD hingga SMP dan mahasiswa.

(*)

Penulis: Andi Pausiah