Tak Kunjung Pecat Mendes Yandri Susanto Buntut Cawe-cawe di Pilkada 2024, Prabowo Digugat ke PTUN

TRIBUNKALTARA.COM - Presiden Prabowo Subianto digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) lantaran tak kunjung memecat Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Yandri Susanto.

Hal tersebut lantaran Yandri Susanto turut cawe-cawe dalam Pilkada Kabupaten Serang yang diikuti oleh istrinya, Ratu Rachmatu Zakiyah, pada Pilkada 2024 Kabupaten Serang lalu.

Adapun keterlibatan Yandri diketahui berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 70/PHPU.BUP-XXIII/2025 yang dibacakan dalam sidang terbuka pada 25 Februari 2025. Dalam putusannya, MK menganulir kemenangan Ratu Rachmatu.

Gugatan kepada Prabowo diajukan oleh Lokataru Foundation, lembaga organisasi sipil yang dibentuk oleh para pegiat Hak Asasi Manusia (HAM). Salah satu pendirinya adalah Haris Azhar.

"Dalam gugatannya, Lokataru Foundation memohon Majelis Hakim PTUN Jakarta untuk menyatakan Presiden telah melakukan perbuatan melanggar hukum karena tidak memberhentikan Yandri Susanto,” ujar Direktur Eksekutif Lokataru Foundation, Delpedro Marhaen, dalam keterangan tertulisnya, Kamis (17/4/2025).

Lokataru Foundation menilai aksi Yandri ini telah melanggar sejumlah aturan yang terdapat dalam Undang-Undang.

“Tindakan ini dianggap melanggar prinsip netralitas pejabat negara, bertentangan dengan Pasal 71 ayat (1) UU Pilkada, dan memenuhi unsur nepotisme sebagaimana diatur dalam UU No. 28 Tahun 1999,” tegas Del Pedro.

Sejak putusan MK dibacakan hingga saat ini, Yandri masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih.

“Padahal, sesuai Pasal 17 UUD 1945, Presiden memiliki wewenang dan tanggung jawab untuk mengangkat dan memberhentikan menteri, terutama ketika menteri tersebut terbukti melanggar prinsip integritas dan akuntabilitas,” lanjut Pedro.

Sebelum mengajukan gugatan ke PTUN Jakarta, Lokataru telah menempuh berbagai upaya administratif, termasuk mengirim surat permintaan pemberhentian pada 26 Februari 2025, keberatan administratif pada 21 Maret 2025, dan banding administratif pada 8 April 2025.

"Seluruh permohonan tersebut tidak mendapatkan tanggapan dari Presiden," kata Pedro.

Tindakan pasif ini, menurut Lokataru Foundation merupakan 'perbuatan melawan hukum oleh pejabat pemerintah', sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2019.

Selain itu, tindakan Presiden yang tidak segera mencopot Yandri dari jabatan Mendes PDT merupakan bentuk pembiaran atas pelanggaran hukum yang telah dibuktikan secara sah di pengadilan.

Hal ini bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, seperti asas kecermatan dan asas kepentingan umum, yang seharusnya menjadi landasan setiap tindakan pejabat publik.

“Presiden memiliki kewenangan konstitusional untuk mengangkat dan memberhentikan menteri. Ketika seorang menteri terbukti melanggar hukum dan nilai demokrasi, maka mempertahankan menteri tersebut sama saja dengan membiarkan pelanggaran itu terus berlangsung,” ujar Haris Azhar, kuasa hukum Lokataru Foundation, dalam keterangan yang sama.

Berdasarkan penelusuran di situs web Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) PTUN, gugatan yang disampaikan oleh Lokataru Foundation ini telah diterima oleh pihak PTUN pada Rabu, 16 April 2025 dengan nomor perkara 130/G/TF/2025/PTUN.JKT.

Di dalam pertimbangan putusan MK terungkap peran Yandri dalam memenangkan istrinya di Pilkada Kabupaten Serang.

Untuk membuat istrinya menduduki kursi bupati, Yandri dinyatakan terbukti mengumpulkan dan menghadiri acara bersama para kelapa desa.

Dalam acara itu, Yandri disebutkan mengerahkan para kades untuk memenangkan istrinya.

Tak hanya itu, Yandri diketahui beberapa kali mengumpulkan dan bertemu langsung dengan para perangkat desa.

Sehingga, berdasarkan bukti dan keterangan saksi, Yandri disimpulkan cawe-cawe dalam Pilkada Kabupaten Serang.

Alhasil, MK memerintahkan adanya pemungutan suara ulang (PSU) di seluruh TPS di Kabupaten Serang.

Respons Yandri Susanto soal Desakan Pencopotan

Sementara itu, Yandri Susanto enggan berkomentar soal desakan yang meminta dirinya dicopot buntut dugaan keterlibatan cawe-cawe istrinya.

Dalam konferensi persnya, Yandri ditanya wartawan soal Lokataru yang menyurati Presiden Prabowo Subianto terkait kasus yang menyeret namanya.

Dalam surat itu, Lokataru meminta Presiden RI untuk menyopot Yandri dari jabatan menteri.

"Terkait putusan MK ini, dari pihak Lokataru tadi pagi melaporkan bapak melalui surat ke presiden dan salah satu isi suratnya meminta Pak Yandri dicopot sebagai Mendes. Tanggapannya?" tanya wartawan dalam konferensi pers di Kawasan Tebet, Jakarta, Rabu (26/2/2025).

"Cukup ya, oke, thank you, thank you," jawab Yandri sembari meninggalkan ruangan konferensi pers.

Tanggapan Pengamat

Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas, Feri Amsari menilai, gugatan yang dilayangkan Lokataru kepada Prabowo ini sudah tepat.

Pasalnya, keputusan seorang pejabat negara untuk berbuat atau tidak berbuat suatu tindakan merupakan obyek yang sah digugat berdasarkan undang-undang administrasi pemerintahan.

“Saya pikir masuk alasan ya karena di dalam UU Administrasi Pemerintahan yang dikenal dengan konsep obyek gugatan tata usaha negara yang mampu atau yang menjadi obyek untuk digugat itu kan tidak hanya soal kebijakan tetapi juga melakukan atau tidak melakukan perbuatan,” kata Feri saat dihubungi, Kamis (17/4/2025).

Feri mengatakan, usai putusan MK itu, seharusnya pemerintah menunjukkan sikap yang jelas terhadap orang-orang yang dinilai tidak layak menjadi pejabat publik.

"Dalam konteks pasca putusan MK di mana Mendes PDT terbukti melakukan cawe-cawe dalam pilkada di mana salah satu calonnya adalah istrinya, tentunya ini bukti yang kuat untuk menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan negara harus ada sikap yang terang benderang kalau seseorang yang dianggap melawan hukum atau peradikan tidak layak menjadi pejabat publik," kata Feri.

Ia menilai, dalam konteks Yandri masih menjabat sebagai menteri di Kabinet Merah Putih, Prabowo selaku pemimpinnya dapat digugat karena tidak memberhentikan orang-orang yang bermasalah di mata hukum.

"Dalam konteks ini, Prabowo bisa digugat di tata usaha negara karena tidak melakukan tindakan memberhentikan anak buahnya yang dianggap bermasalah," imbuh Feri.

(*)

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul Prabowo Digugat ke PTUN, karena Tak Kunjung Pecat Yandri Susanto, https://nasional.kompas.com/read/2025/04/18/09513281/prabowo-digugat-ke-ptun-karena-tak-kunjung-pecat-yandri-susanto.
Tim Redaksi: Shela Octavia, Dani Prabowo