Berita Bulungan Terkini

LKPJ Bupati Bulungan Tahun Anggaran 2024, DPRD Beri Cacatan Perbaikan Kesehatan, Jalan dan TPP

Selasa 22 April 2025, DPRD Bulungan menyelenggarakan LKPJ Bupati Bulungan Tahun Anggaran 2025. Ada beberapa catatan diberi DPRD Bulungan ke Bupati.

Penulis: Desi Kartika Ayu | Editor: Junisah
TRIBUNKALTARA.COM/ DESI KARTIKA AYU
REKOMENDASI LKPJ BUPATI - DPRD Bulungan bersama Pemkab Bulungan menggelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi dan LKPJ tahun anggaran 2024. DPRD beri berbagai catatan 

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bulungan gelar rapat paripurna penyampaian rekomendasi dan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Bulungan tahun anggaran 2024, Selasa (22/4/2025).

Dalam kesempatan ini DPRD Bulungan memberikan beberapa rekomendasi catat serta saran perbaikan yang harus dilakukan Pemkab Bulungan. Mulai dari masalah kesehatan, jalan hingga TPP (Tambahan Penghasilan Pegawai).

Ketua DPRD Bulungan Riyanto menyampaikan bahwa rekomendasi dan saran perbaikan yang diberikan berkenaan dengan peningkan pelayanan dasar seperti bidang kesehatan, pendidikan serta perbaikan infrastruktur.

"Seperti yang sudah dimonitoring beberapa minggu lalu, terkait dengan layanan IGD agar dibuka di setiap Puskesmas di Bulungan. Bupati juga sudah merespon dan akan segera menindaklanjuti," kata Riyanto, Rabu (23/4/2025).

Baca juga: DPRD Tana Tidung Gelar Rapat Paripurna VI, Wabup Sabri Hadiri Penyampaian Rekomendasi LKPJ 2024

Selanjutnya berkenaan dengan infrastruktur jalan mulai dari Tanjung Selor hingga ke Hulu (Peso).

"Itu sudah dilaksanakan namun bertahap dan kami mendorong agar pengerjaannya lebih fokus dan segera dituntaskan," lanjutnya.

Dalam hal ini DPRD Bulungan mendorong agar perbaikan infrastruktur (jalan) antar kecamatan di Kabupaten Bulungan untuk disegerakan.

"Memang Pemkab Bulungan sudah melaksanakan secara bertahap. Artinya DPRD Bulungan mendorong untuk lebih fokus dan lebih besar anggaranya diporsikan untuk lintas kecamatan," tuturnya.

Bahkan berkenaan dengan TPP juga tercacat dalam rekomendasi LKPJ Bupati oleh DPRD Bulungan.

"Kami mendorong agar Pemkab Bulungan melakukan evalusi dan perhitungan ulang. Karena dari laporan yang kami terima justru TPP untuk ASN yang dipelosok ini lebih rendah dibanding di perkotaan," terangnya.

Baca juga: Wali Kota Tarakan Sampaikan LKPJ Tahun Anggaran 2024, Realisasi Pendapatan Capai Rp 1,284 Triliun

Selain itu permasalahan fasilitas pendidikan juga tidak luput dari catatan. Dalam hal ini DPRD Kaltara mendorong agar sarana prasarana di setiap sekolah harus mendapat perhatian khusus dari Pemkab Bulungan.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved