Kawasan Perbatasan Kaltara Masih Perlu Perhatian, Zainal Paliwang Beberkan Kondisinya di Depan DPR

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Akses kawasan perbatasan RI-Malaysia di Kalimantan Utara ( Kaltara) masih membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah Indonesia.

Masyarakat Indonesia di perbatasan Kaltara lebih dekat secara ekonomi dan logistik dengan Malaysia.

Gubernur Kaltara Zainal Paliwang menyayangkan kondisi tersebut, yang seharusnya mendapatkan perhatian lebih dari Pemerintah Pusat.

Belum lama ini, Zainal Paliwang membeberkan kondisi perbatasan RI-Malaysia di depan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dalam agenda Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama komisi II.

Mulai dari akses yang hanya dapat ditempuh menggunakan moda transportasi udara, berbagai jalan rusak, tidak adanya Bahan Bakar Minyak (BBM) satu harga, hingga harga kebutuhan yang menjulang tinggi, adalah masalah yang dihadapi di perbatasan  RI-Malaysia.

"Kepada DPR RI saya sampaikan semua kesulitan yang dialami oleh masyarakat saya di wilayah perbatasan, seperti Krayan dan Apau Kayan," kata Zainal Paliwang, Kamis (1/5/2025).

Zainal berharap apa yang telah disampaikan dan dipaparkan kepada DPR RI segera mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat.

"Saya jelaskan bahwa masyarakat saya di Apau Kayan bahkan tidak merasakan BBM satu harga, tidak ada Lpg subsidi. Bahan baku sangat mahal, barang-barang mahal. Harga BBM eceran mencapai Rp 20.000 – Rp 40.000 satu liternya," ungkap Gubernur Kaltara.
 
Pensiunan Jenderal Polri ini juga menceritakan pengalamannya yang pernah menempuh perjalanan sekitar 60 Kilometer (KM) di wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kaltara, ia membutuhkan waktu sekitar 6 jam. Seharusnya jarak itu dapat ditempuh dengan waktu yang lebih singkat.

Bahkan ahun 2023 silam, perjalanan Zainal Paliwang ke perbatasan Krayan Kabupaten Nunukan memakan waktu 2-3 malam.

Akibatnya ia dan rombongan terpaksa harus menginap di jalan.

Baca juga: Soal BBM Satu Harga Bagi Warga Perbatasan Malinau, Gubernur Kaltara Segera Koordinasi ke Pertamina

"Kami menginap di jalan yang mana mobil kami harus diderek oleh traktor di beberapa titik yang parah tidak bisa dilewati," kata Gubernur Kaltara.

Saat ini sudah banyak jalan di wilayah perbatasan RI-Malaysia yang rusak parah bahkan putus dan dilakukan perbaikan seadanya oleh masyarakat agar dapat digunakan.

"Masyarakat swadaya memperbaiki dengan menggunakan batang kayu. Karena kalau tidak begitu, mereka tidak bisa beraktivitas untuk mendapatkan sembako," tuturnya.

Sebagai negara yang besar, Zainal Paliwang menyayangkan akses dan konektivitas di perbatasan RI-Malaysia sangat kurang layak. ahkan untuk mencukupi kebutuhan ekonomi dan logistik, warga lebih dekat dengan Malaysia.

"Kita ini negara besar, kita malu ketergantungan dengan Malaysia, malu sebenarnya," sebutnya.

Oleh karena itu, ia berharap agar wilayah perbatasan RI-Malaysia khususnya di Kaltara segera mendapat perhatian dari Pemerintah Pusat, utamanya dalam hal konektivitas.

(*)

Penulis : Desi Kartika Ayu Nuryana