Berita Nasional Terkini

Komentar Luhut soal Isu Pemakzulan Gibran oleh Forum Purnawirawan TNI: Ribut-ribut Begitu Kampungan

Purnawirawan TNI Luhut Binsar Pandjaitan memberikan tanggapan soal usulan pemakzulan Gibran Rakabuming Raka dari jabatannya sebagai Wakil Presiden.

ARSIP - https://maritim.go.id/
USULAN PEMAKZULAN GIBRAN - Menko Luhut Binsar Pandjaitan. Purnawirawan TNI yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Ekonomi Nasinonal itu memberikan respons soal usulan pemakzulan Gibran dari jabatan Wakil Presiden. 

"Bahkan beliau (Prabowo) akan beri peluang untuk bertemu mereka-mereka (Forum Purnawirawan TNI). Enggak ada masalah," kata Dudung.

Namun, Dudung mengatakan belum ada jadwal pasti pertemuan antara Prabowo dengan Purnawirawan TNI yang ingin pencopotan Gibran.

Meski begitu, Dudung memastikan Prabowo akan segera bertemu dengan mereka.

Lebih lanjut, menurut Dudung, Forum Purnawirawan TNI yang mengusulkan pemakzulan Gibran membawa kepentingan pribadi.

Mereka hanya mengatasnamakan nama Purnawirawan TNI padahal tidak semua purnawirawan setuju.

"Seakan-akan mewakili Purnawirawan TNI. Saya rasa tidak. Jangan kemudian kepentingan pribadi justru mengatasnamakan purnawirawan. Padahal tidak seperti itu," katanya.

Dudung mengingatkan bahwa sebenarnya ada Forum Purnawirawan yang resmi.

"Tentunya forum itu kan forum purnawirawan yang ada seperti Pepabri, PPAD, segala macam itu yang resmi kan. Kalau semua mengatasnamakan forum purnawirawan ya tidak bisa juga seperti itu," terang Dudung.

Diketahui, sebelumnya sebanyak 103 Jenderal, 73 Laksamana, 65 Marsekal, dan 91 Kolonel Purnawirawan TNI menandatangani pernyataan sikap Forum Purnawirawan TNI.

Hal itu diketahui dari dokumen surat yang beredar luas di media sosial.

Salah satu dari 8 poin itu yang kontroversial adalah usulan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) untuk mengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden.

8 Usulan Forum Purnawirawan TNI

1. Kembali ke UUD 1945 asli sebagai Tata Hukum Politik dan Tata Tertib Pemerintahan.

2. Mendukung Program Kerja Kabinet Merah Putih yang dikenal sebagai Asta Cita, kecuali untuk kelanjutan pembangunan IKN.

3. Menghentikan PSN PIK 2, PSN Rempang dan kasus-kasus yang serupa dikarenakan sangat merugikan dan menindas masyarakat serta berdampak pada kerusakan lingkungan.

Sumber: Tribunnews.com
Halaman 2 dari 3
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved