Singgung soal Gelar Pendidikan, Bahlil: Kampus tak Jamin Kualitas dan Karier Politik Seseorang

TRIBUNKALTARA.COM - Ketua Umum Partai Golkar sekaligus Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia belakangan ini menyinggung soal latar belakang pendidikan yang tidak menjamin kualitas dan karier politik seseorang.

Pernyataan itu disampaikan Bahlil saat memberikan sambutan dalam Musyawarah Pimpinan Nasional (Musmpimnas) II Kosgoro 1957 di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (7/5/2025).

Bahlil menilai bahwa integritas dan kontribusi nyata terhadap bangsa jauh lebih penting ketimbang latar belakang kampus dan gelar akademik yang melekat pada diri seseorang.

Ketum Golkar itu menekankan bahwa pendidikan tidak menentukan nasib seseorang.

Ia pun memberikan contoh dua tokoh Golkar yang pernah menjabat sebagai Gubernur Lemhannas, yakni Prof Muladi dan Ace Hasan Syadzily.

Bahlil pun membandingkan perjalanan kerier akademik kedua tokoh tersebut.

Perbandingan ini dilakukan untuk kembali mempertegas pendapatnya bahwa gelar tidak serta-merta menentukan posisi atau peran strategis seseorang di pemerintahan maupun politik nasional.

"Yang saya hormati Pak Gubernur Lemhannas, Pak Ace. Kita berikan applause Pak Ace. Dalam sejarah Pak Agung di Lemhannas itu kader Golkar yang menjadi Gubernur Lemhannas dua orang ya. Satu Prof Muladi, satu Pak Ace."

"Kalau Pak Muladi Jaksa Agung dulu, profesor dulu, berproses panjang di Golkar baru jadi Gubernur Lemhannas. Kalau Pak Ace, nggak perlu profesor, langsung Gubernur," kata Bahlil di hadapan audiens.

Ia juga menyoroti latar belakang pendidikan Ace yang merupakan lulusan Universitas Islam Negeri (UIN) Jakarta, namun mampu menempati posisi strategis nasional.

Menurutnya, contoh ini menjadi bukti bahwa kampus bukan satu-satunya faktor penentu keberhasilan.

"Pak Ace cukup tamatan UIN Ciputat. Jadi Pak Ace, kampus tidak menjamin kualitas dan karier politik seseorang, termasuk saya maksudnya," tandas Bahlil disambut dengan tepuk tangan meriah.

Setelah membandingkan keduanya, Bahlil tidak menyinggung karier politik dan latar belakangnya sendiri.

Sebagai informasi, Prof Muladi menempuh pendidikan S1 Hukum Pidana di Universitas Diponegoro.

Ia kemudian melanjutkan S2 di Institute of Human Rights di Strasbourg, Prancis.