Pemkab Bulungan Kaltara akan Lakukan Rotasi Jabatan, Bupati Syarwani: Sedang Dipersiapkan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Sejumlah jabatan kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, Kaltara masih kosong. Proses seleksi terbuka untuk pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama itu pun, akan segera dilakukan. 

Berkaitan dengan hal ini, Bupati Bulungan Syarwani, sempat menyinggung terkait rencana mutasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bulungan. 

Tak hanya pejabat eselon II atau JPT Pratama, rotasi jabatan juga akan dilakukan pada posisi jabatan lainnya. 

Menurutnya, rotasi Aparatur Sipil Negara (ASN) pertama di periode kedua pemerintahannya ini, sekarang sedang dalam proses penyusunan.

Baca juga: BREAKING NEWS Sepuluh Pejabat JPT Pratama Pemprov Kaltara Dilantik Hari Ini, Berikut Nama-Namanya

“Sedang dipersiapkan. Mutasi itu adalah hal yang biasa. Tentu diperlukan rotasi dan pengisian terhadap jabatan-jabatan yang sedang kosong,” ungkap bupati beberapa waktu lalu.

Disampaikannya, usai melantik 1.485 tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Bulungan, konsen selanjutnya yakni menyusun penempatan dan pengisian sejumlah posisi di lingkup Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

Menurut Syarwani lagi, mutasi dalam skala besar ini, bahkan bisa dilakukan sebelum memasuki 6 bulan masa pemerintahan yang baru.

“Saya tidak bisa sebut apakah dalam waktu dekat ini atau persisnya kapan. Yang jelas, sepanjang mendapat persetujuan Kemendagri, bahkan sebelum 6 bulan bisa kita lakukan,” tegas Syarwani.

Mutasi ASN yang sedang dipersiapkan ini, kata dia, merupakan penyegaran di pemerintahan baru yang dipimpin Bupati dan Wakil Bupati Bulungan, Syarwani -  M.Si – Kilat. 

Seluruh penempatan yang akan dilakukan, diharapkan dapat menunjang pencapaian target visi dan misi mereka.

Menurut bupati, evaluasi kinerja secara berkala telah dilakukan sejak awal Januari lalu. Seluruh pimpinan OPD dikumpulkan dan diberi arahan.

Kegiatan itu digelar bahkan sebelum pelantikan Syawarni – Kilat oleh Presiden 20 Februari lalu.

Dia menjelaskan, tahapan evaluasi posisi harus melalui sejumlah mekanisme. Jika untuk pengisian jabatan kosong di OPD tertentu, tahapan rekrutmen dilakukan melalui Seleksi Terbuka (Selter) Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama.

Selain itu, disampaikan Syarwani, apabila ingin melakukan mutasi sebelum 6 bulan pasca dilantik, persetujuan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) harus dikantongi terlebih dulu.

Baca juga: Dua Pejabat JPT Pratama Pemprov Kaltara Dilantik, Pjs Gubernur Togap Tegaskan Sudah Ijin Kemendagri

Dia menegaskan, perpindahan posisi pada jabatan tertentu adalah hal yang lumrah bagi seorang Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Mutasi itukan dalam tanda kutip sunnatullah. Jadi biasa saja. Yang terpenting, mereka menjalankan tugas sesuai yang amanah yang diberikan,” kata Syarwani lagi.

(*)

Penulis: Edy Nugroho