Dua Pejabat JPT Pratama Pemprov Kaltara Dilantik, Pjs Gubernur Togap Tegaskan Sudah Ijin Kemendagri

TRIBUNKALTARA.C0M, TANJUNG SELOR - Dua pejabat Jabatan Pimpinan Tinggi (PPT) Pratama di lingkungan Pemprov Kaltara resmi dilantik hari ini, Senin (30/9/2024).

Pelantikan dan pengambilan sumpah janji dilakukan Pjs Gubernur Kaltara Togap Simangunsong di Gedung Gabungan Dinas (Gadis), Tanjung Selor,  Bulungan, Kalimantan Utara.

Dua pejabat JPT Pratama yang dilantik yakni Muhammad Gozali sebagai Kepala Biro Perekonomian, sebelumnya menjabat Kepala Biro Hukum.  H Rohadi sebagai Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)  yang sebelumnya menjabatKepala Biro Perekonomian Setprov Kaltara.

Pjs Gubernur Kaltara, Togap Simangunsong menyampaikan pelantikan serta pengambilan sumpah janji ini dipastikan telah mendapatkan ijin dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Baca juga: Seleksi JPT Pratama Pemprov Kaltara Selesai, Pelantikan Tunggu Persetujuan BKN dan Mendagri

“Saya melaksanakan tugas pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, jadi apapun tugas yang dilakukan Gubernur incumbent atau yang sedang cuti harus saya laksanakan,” kata Togap kepada media, Senin (30/9/2024).

Togap  Simangunsong mengatakan,  pada prinsipnya pemerintah daerah enam bulan sebelum pelaksanaan Pilkada 2024 tidak diperbolehkan untuk melaksanakan pelantikan dilingkungannya kecuali mendapatkan ijin dari Mendagri.

“Itulah kemarin saya melapor kepala BKD bahwa ini harus dilantik segera, karena sesuai dengan surat persetujuan dari Komisi Aparatur Negara paling lambat 30 September 2024,” jelasnya.

Jika kemudian tidak dilaksanakan pelantikan, proses seleksi akan dimulai dari awal sehingga akan panjang kembali. Sementara Pemprov Kaltara mebutuhkan pimpinan dari organisasi tersebut segera.

Untuk diketahui, dua pejabat JPPT pratama dilantik pada hari ini (Senin, 30/9/2024) merupakan hasil Job Fit atau seleksi terbuka (selter) yang telah dilaksanakan sebelumnya.

“Akhirnya saya cek lah, ijin dari Mendagri melalui kantor pusat dan hasil pengecekan dari Kemendagri suarat perintah pelantikan asli,” imbuhnya.

(*)

Penulis: Desi Kartika Ayu