Tolak GRIB Jaya, BEM Poltek Nunukan Kaltara: Kami tak Ingin Kekerasan Berkedok Ormas di Tanah Kami

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Politeknik Negeri Nunukan, Kalimantan Utara (Kaltara), Aridah menyuarakan sikap tegas menolak kehadiran organisasi masyarakat (Ormas) Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya di Kabupaten Nunukan. 

Penolakan tersebut disampaikan dalam aksi damai yang digelar bersama sejumlah mahasiswa dan Ormas di Tugu Dwikora, Alun-Alun Nunukan, Senin (19/05/2025), siang.

Dalam orasinya, Ketua BEM Poltek Negeri Nunukan, Aridah menegaskan, bahwa Nunukan adalah rumah bagi keberagaman dan kedamaian. 

Aridah menolak keras segala bentuk organisasi yang mengatasnamakan rakyat tetapi justru menimbulkan keresahan di tengah masyarakat.

Baca juga: Aksi Penolakan Grib Jaya Dilakukan Mahasiswa dan Ormas di Tugu Dwikora Alun-alun Nunukan

"Kami telah menyaksikan, membaca, dan mendengar bagaimana organisasi ini (GRIB Jaya) di beberapa daerah terlibat dalam tindakan premanisme. Kami tidak ingin itu terjadi di sini. Itulah alasan kenapa kami menolak," ujar Aridah kepada TribunKaltara.com.

Ia juga meminta pemerintah daerah melalui Kesbangpol untuk tidak memberikan ruang ataupun izin pendaftaran kepada GRIB Jaya di wilayah Nunukan.

"Kami tidak anti organisasi, tidak anti pembangunan. Tapi kami anti terhadap segala bentuk ancaman terhadap ketertiban masyarakat. Kesbangpol, jangan keluarkan izin untuk GRIB Jaya di Nunukan. Kami tidak ingin kekerasan berkedok Ormas hadir di tanah kami," ucap Aridah.

Usai orasi, para peserta aksi menandatangani petisi dan membacakan deklarasi penolakan terhadap GRIB Jaya, yang memuat lima poin utama, antara lain kekhawatiran terhadap potensi konflik sosial, perlindungan nilai-nilai adat dan budaya lokal, hingga upaya menjaga stabilitas daerah dalam masa pembangunan nasional, termasuk pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) ke Kalimantan.

Dalam deklarasi tersebut, mereka juga menyerukan kepada aparat penegak hukum dan pemerintah daerah agar tidak memberi ruang pada GRIB Jaya di Kaltara.

Seruan ini dilandasi oleh kekhawatiran atas rekam jejak Ormas GRIB Jaya yang dinilai tidak memberikan kontribusi konstruktif bagi masyarakat.

Aksi ini berlangsung damai dan menunjukkan kekompakan elemen mahasiswa dan masyarakat dalam menjaga ketertiban sosial di Nunukan.

Berikut isi deklarasi pernyataan sikap penolakan terhadap Ormas GRIB Jaya di Kabupaten Nunukan:

Kami yang berkomitmen menjaga keharmonisan, keamanan, dan kearifan lokal di wilayah Kalimantan, khususnya Kalimantan Utara, dengan ini menyatakan sikap tegas menolak kehadiran dan aktivitas organisasi GRIB Jaya di wilayah ini.

Penolakan ini didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan berikut:

1. Potensi Konflik Sosial

Kehadiran GRIB Jaya berpotensi memicu gesekan horizontal antar warga maupun organisasi lokal yang selama ini hidup rukun dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

2. Tidak Sejalan dengan Nilai Lokal

Kalimantan memiliki nilai-nilai adat, budaya, dan kearifan lokal yang harus dijaga. Organisasi luar yang tidak memahami dan menghormati nilai-nilai ini berpotensi merusak tatanan sosial yang telah terbangun.

3. Menjaga Stabilitas Daerah

Kami ingin Kalimantan Utara tetap menjadi wilayah yang damai, aman, dan kondusif, terlebih dalam momentum pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang sedang berlangsung.

4. Rekam Jejak yang Meresahkan

Kami mencermati bahwa GRIB Jaya memiliki catatan yang patut dipertanyakan terkait kontribusinya terhadap masyarakat, bahkan sering kali dikaitkan dengan aktivitas premanisme yang menimbulkan keresahan.

Berdasarkan hal tersebut, kami menyerukan kepada:

Baca juga: BREAKING NEWS Aliansi Ormas dan Mahasiswa Tolak GRIB Jaya Masuk di Nunukan, Ini Alasannya

Aparat penegak hukum dan pemerintah daerah untuk tidak memberikan izin maupun ruang gerak bagi GRIB Jaya di Kalimantan Utara.

Seluruh elemen masyarakat Kalimantan untuk tetap bersatu, menjaga kedamaian, dan menolak segala bentuk provokasi yang dapat memecah belah persatuan.

Menegaskan bahwa penolakan ini bukan bentuk intoleransi, melainkan panggilan moral untuk menjaga keharmonisan dan martabat Kalimantan sebagai tanah yang beradab dan berdaulat.

Penulis: Febrianus Felis