Komisi II DPRD Kaltara Dorong Percepatan Cetak Sawah dan Swasembada Pangan

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Komisi II DPRD Provinsi Kalimantan Utara ( DPRD Kaltara) mendorong percepatan pembukaan lahan persawahan baru, sebagai upaya strategis mendukung program swasembada pangan di daerah ini.

Ketua Komisi II DPRD Kaltara, Robenson Tadem menyampaikan gagasan itu, usai memimpin rapat kerja bersama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kaltara di Tarakan, Rabu (04/06/2025) lalu.

Rapat bersama kepala dinas pertanian dan ketahanan pangan (DPKP) dan jajarannya ini, juga dihadiri Wakil Ketua DPRD H Muhammad Nasir dan H Muddain, serta beberapa anggota komisi II. 

Rapat membahas realisasi kegiatan tahun anggaran 2025 dan strategi pengembangan ke depan, salah satunya pembukaan lahan baru.

Baca juga: Komisi II DPRD Kaltara Dorong Terwujudnya Swasembada Pangan dan Hilirisasi Pertanian

Berdasarkan paparan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, ungkap Robenson, optimalisasi lahan sawah saat ini baru mencapai 45 persen dari target yang ditetapkan.

“Langkah konkret harus segera diambil. Kita tidak bisa terus menunggu, karena swasembada pangan adalah kebutuhan mendesak,” kata Robenson.

Menindaklanjuti instruksi Presiden terkait percepatan pembangunan dan rehabilitasi jaringan irigasi, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kaltara, juga melaporkan pembentukan Brigade Pangan atau petani milenial yang akan bermitra dengan Bulog untuk menjaga kestabilan harga pangan di daerah.

Rapat tersebut turut dihadiri Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, dan Perumahan Rakyat (PUPR Perkim) sebagai mitra sektor pertanian.

Pihak Dinas PUPR menyebutkan bahwa sebanyak 6.300 hektare lahan di Kaltara
telah memiliki saluran irigasi lengkap dengan pintu air, yang seluruhnya didanai melalui APBD Provinsi.

Baca juga: Ketua DPRD Kaltara Ajak Anak Muda Bahas Raperda Ekonomi Kreatif

“Masih banyak lahan potensial yang belum dicetak sawah. Kami mengajak Dinas Pertanian untuk bersinergi dalam pengembangan ini,” ujar perwakilan PUPR Perkim.

DPRD pun menekankan pentingnya perencanaan lintas organisasi perangkat daerah (OPD) secara matang agar program swasembada pangan tidak hanya menjadi wacana. Salah satu langkah yang diusulkan adalah fokus pengembangan di satu kawasan terlebih dahulu sebagai proyek percontohan.

“Dengan model percontohan, kita bisa ukur efektivitas dan jadi rujukan untuk ekspansi ke wilayah lain,” imbuh Robenson.

(adv)

Penulis: Edy Nugroho