12 Tahun Menunggu Janji Pemerintah, Warga Transmigran SP 5 Nunukan Kaltara Hidup Tanpa Kepastian

"Kadang kami merasa seperti dibuang. Kami tidak tahu ke mana lagi harus mengadu," ujar Sugeng.

Rapat demi rapat, surat demi surat, telah mereka tempuh. Harapannya sederhana, ada kepastian soal hak mereka yang tertunda.

Respon Pemerintah Daerah

Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Nunukan, Masniadi, mengakui bahwa hingga kini, warga SP 5 Sebakis memang belum menerima lahan usaha seperti yang dijanjikan.

"Kami sudah bangun komunikasi dengan warga lokal yang menguasai lahan, juga dengan Kementerian Transmigrasi, tapi belum ada solusi," tutur Masniadi kepada TribunKaltara.com.

Masniadi mengaku bahwa sudah ada wacana memanfaatkan lahan seluas 52,19 hektar yang dikelola PT SIP untuk dialihkan sebagai LU I. Namun prosesnya masih dalam pengkajian dan perlu persetujuan Kementerian Transmigrasi.

"Pada 2023 kami juga sudah bangun komunikasi dengan PT SIP untuk lahan sebagian kecil yang mereka kelola sesuai HPL tapi belum ada solusi sampai saat ini. Kami pernah bersurat resmi ke kementerian terkait penguasaan lahan dari 100 persen, masyarakat minta 80 persen mereka kelola, 20 persen mereka serahkan ke kementerian tapi ditolak karena tidak sesuai regulasi," ungkapnya.

Masniadi mengungkapkan, salah satu upaya penyelesaian yang pernah dibahas adalah pemanfaatan lahan seluas 52,19 hektar yang saat ini dikelola oleh PT SIl SIP. 

Lahan tersebut sudah ditinjau bersama dan disepakati akan dijadikan bagian dari solusi untuk memenuhi hak LU transmigran, khususnya LU I.

"Kami sudah bersurat ke PT SIP, dan mereka membalas bahwa lahan itu masih dalam proses pengkajian. Kami juga sudah menggelar pertemuan daring via Zoom bersama PT SIP dan Kementerian Transmigrasi, tapi sampai sekarang belum ada titik temu," imbuh Masniadi.

Baca juga: Hujan Dihari Idul Fitri, Transmigran Jawa Bulungan Kaltara di Tanjung Buka Keluhkan Jalan Berlumpur

Ia menambahkan, Pemerintah Daerah kembali bersurat ke Kementerian Transmigrasi untuk meminta petunjuk lanjutan. 

Menurutnya, jika PT SIP bersedia menyerahkan lahan tersebut kepada Pemerintah Daerah, maka persoalan LU I bisa segera dituntaskan.

"Tinggal nanti bagaimana kita mencari solusi untuk pemenuhan LU II," pungkas Masniadi.

Penulis: Febrianus Felis