Data Guru Hingga Siswa Masih Bermasalah, Kebijakan Pendidikan Malinau Tergantung Validitas Dapodik

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Validitas Data Pokok Pendidikan ( Dapodik ) menjadi kunci utama dalam penyusunan kebijakan pendidikan di Malinau. 

Tanpa data yang akurat, arah kebijakan pendidikan di Malinau berisiko tidak tepat sasaran.

Kepala Dinas Pendidikan Malinau, Francis, menyebut Dapodik sebagai jantung pendidikan. Seluruh keputusan, mulai infrastruktur hingga rekrutmen guru, bersumber dari data ini.

Menurutnya, persoalan paling mendasar adalah banyak sekolah belum memperbarui data secara rutin. Akibatnya, kondisi lapangan tidak tergambar sesuai kenyataan.

Baca juga: Tana Tidung Catat 100 Persen Sinkronisasi Dapodik, Jadi yang Pertama dari 514 Daerah di Indonesia

Ia mencontohkan kasus sarana prasarana yang rusak berat tetapi masih tercatat baik. Situasi ini membuat sekolah terlihat lengkap, padahal fasilitasnya tidak layak.

Masalah serupa juga ditemukan pada data siswa.

Ada siswa masuk dan keluar, namun tidak segera diperbarui sehingga jumlah tidak sesuai.

Francis juga menyoroti data guru.

Sering kali sekolah terlihat memiliki guru bidang tertentu, padahal posisi tersebut kosong karena kesalahan input.

“Kalau data keliru, maka kebijakan juga akan salah arah. Inilah yang ingin kita perbaiki,” ujarnya.

Sebagai upaya pembenahan, Dinas Pendidikan Malinau mengundang 556 peserta, terdiri dari kepala sekolah dan operator Dapodik dari PAUD hingga SMP.

Namun, hanya sekitar 400 orang yang hadir.

Baca juga: PAUD Tana Tidung Raih Peringkat Kedua Nasional Indeks Kualitas Dapodik, Vamelia: Ini Bukti Nyata

Beberapa sekolah, khususnya dari Sungai Boh, terkendala transportasi sehingga tidak dapat mengikuti kegiatan.

Melalui pertemuan ini, Francis menekankan pentingnya peran operator.

Dia menegaskan operator tidak boleh hanya sekadar ada nama tanpa bekerja sesuai fungsi.

(*)

Penulis: Mohammad Supri