Soroti Kasus Dugaan Tipikor Dana KUR, Wali Kota Khairul Ingatkan Kadis Dukcapil Tarakan

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Kasus dugaan tindak pidana korupsi (tipikor) dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) juga mendapat sorotan dari Wali Kota Tarakan, Khairul. 

Apalagi kasus dugaan tipikor ini disinyalir melibatkan oknum staf di Disdukcapil Kota Tarakan.

Wali Kota Tarakan, Khairul pun menginstruksikan Disdukcapil sebagai penyedia data adminsitrasi, menerapkan protap internal di tengah kemudahan mengurusi administrasi kependudukan.

Wali Kota Tarakan juga sudah mengingatkan Kadisdukcapil untuk mengawasi semua kinerja bawahan sesuai prosedur berlaku. 

Kata Wali Kota Tarakan, informasi yang ia dapatkan dari keterangan Kadisdukcapil,  kejadian di tahun anggaran 2023.

Baca juga: Kejari Tarakan Usut Dugaan Penyimpangan Kredit Usaha Rakyat , Panggil Saksi dari Disdukcapil

Ia mengakui untuk regulasi dalam kepengurusan administrasi saat ini tidak sulit, dan itu bisa menjadi celah.  

Sehingga Wali Kota Tarakan menilai quality control perlu dan ini bisa menjadi pelajaran dan pengalaman. 

Sehingga menurutnya langkah bisa diambil adalah harus tetap ada protap internal agar pelayanan bisa cepat namun aspek pengamanannya tetap berjalan.

Wali Kota  melanjutkan, kejadian ini diduga karena ada tindakan melakukan verifikasi sendiri dengan menggunakan tanda tangan elektronik supaya cepat namun akhirnya belakangan menjadi problem.

"Kalau sekarang ini misalnya kami lakukan debiroratisasi misalnya pemeriksaan ambulance. Lewat 112 saja dan tidak lagi melalui verifikasi kadis dan kabid, jadi langsung. Tapi ini kan pelayanan yang tidak berimplikasi secara administrasi," bebernya.

Namun berbeda kasus jika menyangkut data yang berimplikasi pada identitas dan pengajuan kredit, sekolah, dan mendaftar caleg ataupun walikota.

"Saya sudah ingatkan ke Pak Kadis ini perlu digenjot protap internalnya walaupun memang ada instruksi kita melakukan kemudahan, mempercepat melihat banyak  pengalaman kita. Itu perlu dijaga, kontrol manajemen harus tetap berjalan," tegasnya.

Ia melanjutkan saat ini memang sudah diterapkan tanda tangan elektronik.

Namun tetap saja jajarannya tetap harus melapor ke dirinya sebagai Wali Kota Tarakan sebelum ditandatangani misalnya oleh sekretaris.

 "Jadi menggunakan otoritas dari saya, pasti ada laporan misalnya Pak saya ada surat butuh menandatangani, kalau setuju oke, baru dilanjut. Ini bagian mempercepat tapi harus ada kontrol," tukasnya.