Cegah Longsor Terulang, BPBD Tarakan Mendata 64 Titik Kawasan yang Bakal Dipasangi Turap

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tarakan , Kalimantan Utara, tengah medata dan memverifikasi wilayah rawan bencana khususnya longsor. 

Semua lurah di Tarakan telah dikumpulkan untuk membantu mengumpulkan dan memvalidasi data wilayah yang dinilai rawan longsor tesebut. 

Kepala BPBD Kota Tarakan, Yonsep, mengatakan ada dua tujuan dan fungsi pendataan ini. 

Pertama, menginventarisir dan memverifikasi kembali data penerima stimulan yang berdampak kepada bencana. 

Kedua, data berkaitan dengan tata ruang akhir dengan leading sector yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

Di mana, dalam hal ini dibutuhkan data peta rawan bencana berkaitan galian C.

Baca juga: Alat Berat Sempat Amblas, Penanganan Longsor di Jalan Kecamatan Sungai Tubu Malinau Rampung

“Kita mau menata apabila terjadi longsor di permukiman, persoalannya di permukiman bukan masuk wilayah tata ruang galian C. Maka ini bisa menjadi benturan aturan juga. Kemarin sudah bersepakat dengan bagian pola tata ruang, ada kesepakatan memberikan peta rawan kebencanaan,” jelasnya.

Adapun rapat pertemuannya dilaksanakan pekan lalu.

Yonsep menjelaskan yang akan dilaksanakan khususnya verifikasi penerima stimulan, difokuskan untuk pemasangan turap di daerah rawan longsor.

Total ada 64 titik rawan longsor yang terdata dan tersebar di empat kecamatan di Kota Tarakan. 

"Ini kan wilayah yang terjadi longsor. Maka untuk menghambat maka dipasangkan kayu. Jadi berupa turap bukan siring. Turap kayu untuk menghambat, menggunakan jenis kayu bengkirai,” jelas Yonsep.

Ia melanjutkan lagi, pemasangan turap dilakukan di lokasi yang pernah mengalami longsor selama data periode Januari 2025.

Adapun lanjut Yonsep, untuk verifikasi ini tidak membutuhkan waktu lama.

Setelah verifikasi data selesai selanjutnya akan dilaksanakan pemasangan turap.

“Langsung dieksekusi. Total anggaran Rp 230 juta. Ini bertahap anggarannya. Per tahun dan di APBD Perubahan. Eksekusinya mencocokkan waktu dengan Pak Wali, kita koordinasi kemungkinan eksekusi dalam minggu ini,” jelas Yonsep.