6 Menko Kabinet Prabowo Subianto Kompak Usulkan Tambahan Anggaran Tahun 2026, Untuk Apa Saja?

TRIBUNKALTARA.COM - Enam Menteri Koordinator (Menko) Kabinet Prabowo Subianto kompak mendatangi gedung DPR RI, Senin (7/7/2025).

Mereka mengajukan usulan tambahan anggaran untuk tahun 2026 dalam rapat kerja bersama Badan Anggaran (Banggar) dan komisi terkait di DPR RI.

Dari tujuh Menko, enam orang yang hadir langsung di forum menilai pagu indikatif dari pemerintah saat ini belum mencukupi untuk menjalankan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Sementara itu Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto tak hadir sebab tengah mendampingi Presiden di KTT BRICS Brasil.

Lantas berapa dan untuk apa sajakah usulan tambahan anggaran masing-masing kementerian? Simak rangkumannya berikut ini.

1. Menko Kumham - Yusril Ihza Mahendra

Dalam rapat bersama Badan Anggaran, Kementerian Koordinator Bidang Hukum dan Hak Asasi Manusia serta Imigrasi dan Paspor (Kemenko Kumham Imipas), Yusril Mahendra mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 100,609 miliar untuk tahun anggaran 2026.

Yusril menjelaskan, pagu indikatif untuk Kemenko Kumham Imipas pada 2026 telah ditetapkan sebesar Rp 124,633 miliar. Angka itu mengalami penurunan dibandingkan pagu anggaran tahun 2025.

Untuk mengimbangi kebutuhan program prioritas kementeriannya, Yusril pun mengajukan penambahan anggaran yang difokuskan pada belanja non-operasional dan belanja modal.

Ia mengungkapkan, pada tahun sebelumnya kementerian ini hanya mendapat Rp 9 miliar dan sempat kesulitan membayar gaji pegawai.

Setelah intervensi DPR, alokasi ditingkatkan menjadi Rp 325 miliar, namun hingga 7 Juli 2025 baru terealisasi Rp 38 miliar.

2. Menko Polkam - Budi Gunawan

Sementara itu, Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Kemenko Polkam) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 728,8 miliar untuk tahun anggaran 2026.

"Berdasarkan surat bersama dari menteri PPN dan Menteri Keuangan, Kemenko Polkam memperoleh pagu indikatif pada tahun 2026 sebesar Rp 126,5 miliar," kata Budi dalam rapat.

Budi menuturkan, anggaran ini akan digunakan untuk menjalankan fungsi koordinasi lintas sektor, serta membangun command center politik dan keamanan senilai Rp 250 miliar.

"Command center ini diperlukan oleh Kemenko Polkan dan jajaran, bukan sekadar hanya infrastruktur fisik semata, tapi juga merupakan pusat pengelolaan data dan pemantauan situasi strategis nasional secara real time," kata Budi.

3. Menko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan - Agus Harimurti Yudhoyono

Di sisi lain, Menteri Koordinator Bidang Infastruktur dan Pembangunan Kewilayahan RI, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengusulkan penambahan anggaran sebesar Rp 200 milyar untuk tahun anggaran 2026.

Menurut AHY, penambahan anggaran tersebut akan dialokasikan untuk urusan koordinasi yang dilakukan Kemenko Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan di tahun mendatang.

Adapun proyek tersebut meiputi, Kereta Cepat Jakarta-Bandung yang akan diperpanjang hingga Surabaya hingga proyek pembangunan tembok raksasa di perairan utara Pulau Jawa atau Giant Sea Wall.

AHY mengatakan, proyek tersebut menjadi salah satu fokus yang selalu diprioritaskan oleh Presiden Prabowo Subianto.

“Kami membutuhkan anggaran untuk koordinasi, turun ke lapangan, dan berbagai upaya lain, sehingga kami mengajukan anggaran tambahan itu sekitar Rp 200 miliar,” kata AHY.

Dengan usulan tersebut, total anggaran kementerian ini menjadi Rp 315,9 miliar, dari pagu indikatif sebesar Rp 115,9 miliar.

4. Menko PMK - Pratikno

Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Pratikno mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 207,2 miliar dari total kebutuhan Rp 314 miliar.

"Total kebutuhan anggaran yang kami rancangkan di 2026 Rp 314 miliar lebih, artinya ada kekurangan Rpp 207,218 miliar," ujarnya.

Anggaran itu kan digunakan untuk meningkatkan literasi dan kapasitas masyarakat dalam menghadapi risiko pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan buatan (AI).

Tak hanya itu, Pratikno mengatakan anggaran juga akan digunakan untuk menurunkan angka stunting di Indonesia.

5. Menko Pemberdayaan Masyarakat - Muhaimin Iskandar

Kementerian Pemberdayaan Masyarakat Muhaimin Iskandar mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp 276,1 miliar.

Ia menyebut kementeriannya membutuhkan total Rp 500,1 miliar pada tahun anggaran 2026, namun baru mendapat pagu indikatif sebesar Rp 223,9 miliar.

Cak Imin menegaskan permintaan tambahan anggaran ini untuk menuntaskan masalah kemiskinan.

Ia menambahkan, target ambisius juga dicanangkan terkait penghapusan kemiskinan ekstrem.

"Yang pertama, indikator kemiskinan, yaitu penurunan tingkat kemiskinan hingga 4,5 sampai 5 persen. Saat ini masih tinggi 8,57 persen," kata Cak Imin dalam rapat.

"Yang kedua, kita punya target tingkat kemiskinan ekstrem nol pada tahun ini, tahun 2026," ujarnya.

6. Menko Pangan - Zulkifli Hasan

Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengajukan tambahan anggaran 2026 sebesar Rp 272,9 miliar.

Sementara itu, pagu indikatif untuk kementeriannya adalah Rp 137 miliar.

Anggaran tersebut hanya berisi alokasi anggaran operasional kantor saja, seperti belanja pegawai sebesar Rp 62,8 miliar dan kebutuhan dasar esensial kantor sebesar Rp 74,1 miliar.

Alhasil, ia memastikan bahwa kementeriannya membutuhkan tambahan anggaran.

"Memerlukan tambahan anggaran ketua, memerlukan tambahan Rp 272,9 miliar. Jadi total pagu anggaran untuk 2026 akan mengusulkan sebesar Rp 410 miliar," kata Zulhas.

"Mudah-mudahan mendapat dukungan dari pimpinan dan seluruh anggota Banggar," sambungnya.

(*)

(Tribunnews.com/Fersianus Waku/Rizki Sandi Saputra)