Tingatkan Pengawasan, Pengendalian Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi jadi Perhatian Pemkab Bulungan

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN- Pengendalian inflasi dan pertumbuhan ekonomi menjadi perhatian serius Pemkab Bulungan. Bupati Bulungan Syarwani menyampaikan, komitmen Pemkab Bulungan untuk terus meningkatkan koordinasi dan pengawasan terhadap harga bahan pokok di pasar.

“Pemkab Bulungan akan memastikan ketersediaan pasokan bahan pangan dan melakukan langkah-langkah intervensi jika diperlukan,” kata Syarwani, Selasa (08/07/2025).

Dikatakan, sesuai arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) pada rapat koordinasi (Rakor) tim pengendali inflasi daerah (TPID) secara virtual pada Senin (07/07/2025), ditekankan agar TPID Bulungan Kalimantan Utara bekerja lebih proaktif memonitor pasar, memperkuat sinergi dengan BPS (badan pusat statistik), Bulog, pelaku usaha, serta unsur pengamanan agar inflasi dapat terkendali dan pertumbuhan ekonomi daerah tetap terjaga. 

Untuk diketahui, dalam Rakor Bupati, Syarwani, yang mengikuti secara virtual dari Tanjung Selor, turut didampingi Wakil Bupati Bulungan, Kilat, serta sejumlah asisten, pimpinan OPD teknis, dan instansi terkait seperti BPS, Bulog, serta unsur Forkopimda.

Baca juga: Harga Masih Stabil, Inflasi di Kalimantan Utara pada Juni Tahun 2025 Capai 1,38 Persen

Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian, kata bupati, lebih menekankan pentingnya pemahaman kepala daerah mengenai isu inflasi, terutama sektor pangan yang fluktuasinya sangat bergantung pada mekanisme pasar.

“Pangan itu dinamis setiap hari. Karena itu, harus diawasi secara detail, mulai dari beras, bahan pokok, hingga komoditas yang harganya diatur pemerintah,” ujar Syarwani mengutip pernyataan Mendagri, Tito Karnavian.

Ia menegaskan, pemerintah daerah juga harus berhati-hati dalam menaikkan tarif yang menjadi kewenangannya. “BBM, tarif dasar listrik, transportasi udara diatur pusat. Tapi transportasi lokal seperti taksi dan air minum diatur pemerintah daerah. Hati-hati kalau dinaikkan, ini bersentuhan langsung dengan daya beli masyarakat,” tegasnya.

Mendagri meminta agar pemantauan inflasi dilakukan mingguan melalui Indeks Perkembangan Harga (IPH). 

Pemerintah daerah, diingatkan untuk kreatif dan sigap membangun kolaborasi lintas sektor dalam mencari solusi.

Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi, Mendagri menekankan target nasional pertumbuhan ekonomi 8 persen pada 2029.

Senada dengan Bupati, menindaklanjuti arahan Mendagri, Wakil Bupati Bulungan, Kilat, turut menegaskan kesiapan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk mendukung kebijakan nasional pengendalian inflasi.

“Kami akan turun langsung memastikan distribusi logistik lancar, memantau harga bahan pokok, dan memastikan daya beli masyarakat tetap terjaga,” ungkapnya.

(*)

Penulis: Edy Nugroho