Terima Penghargaan, Program TAKE Bulungan Hijau di Kaltara Raih Predikat Terbaik Pertama Nasional

TRIBUNKALTARA.COM, JAKARTA — Kebijakan Pemerintah Kabupaten Bulungan, Kaltara dalam mengelola anggaran dengan berbasis ekonomi, mendapat apresiasi dari pemerintah pusat. 

Melalui program Transfer Anggaran Kabupaten Berbasis Ekologi ( TAKE) Bulungan Hijau yang sedang dijalankan Pemerintah Daerah, meraih penghargaan terbaik 1 nasional, dalam Konferensi Nasional Pendanaan Ekologis VI Tahun 2025 yang digelar di Hotel Aryaduta, Jakarta Pusat, Selasa (5/8/25).

Penghargaan diterima langsung oleh Bupati Bulungan Syarwani, dalam acara yang diselenggarakan oleh Koalisi Masyarakat Sipil untuk Pendanaan Ekologis (KMS-PE) ini.

Hadir dalam acara tersebut, sejumlah kepala daerah serta pejabat tinggi pemerintah, termasuk Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriono, dan Wakil Menteri Dalam Negeri, Bima Arya Sugiarto.

Baca juga: Karhutla di Kilometer 6 Bulungan - Berau, Ditsamapta Polda Kaltara Berjibaku Lakukan Pemadaman

Selain penyerahan penghargaan, dalam konferensi tersebut juga digelar diskusi publik bertema “Menapak Paradigma Baru: Inovasi dan Integritas untuk Pendanaan Hijau yang Transformatif.”

Kepada wartawan, Bupati Syarwani, menyampailan rasa syukurnya dan bangga atas penghargaan ini. 

“Alhamdulillah, Kabupaten Bulungan berhasil meraih penghargaan TAKE Bulungan Hijau terbaik 1, yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri, Bapak Arya Bima," ungkapnya.

Bupati mengatakan, penghargaan ini diberikan sebagai pengakuan atas dedikasi dan komitmen Pemerintah Daerah (Pemda) Bulungan dalam mengembangkan program TAKE yang berkelanjutan dan berdampak positif bagi masyarakat  khususnya di 74  desa se Kabupaten Bulungan.

Ditambahkannya, penghargaan ini menandai keberhasilan Kabupaten Bulungan dalam mengintegrasikan aspek ekologis dalam pengelolaan keuangan daerah serta memperkuat komitmen dalam pembangunan berkelanjutan.

"Selain itu, ini adalah buah dari kolaborasi baik antara masyarakat dan pemerintah daerah," tandasnya. 

Ia menekankan pentingnya memperluas dan mengintegrasikan skema pendanaan ekologis agar lebih berdampak langsung ke masyarakat.

Pada tahun 2025, Pemkab Bulungan mengalokasikan Rp 7 miliar untuk program TAKE Bulungan Hijau, meningkat dari alokasi tahun sebelumnya sebesar Rp 5 miliar. 

Dana tersebut akan dikompetisikan bagi desa-desa yang memiliki inisiatif pembangunan berbasis ekologi, mulai dari wilayah Sungai Kayan hingga pesisir Tanjung Palas Tengah dan Sekatak.

Bupati juga menyoroti pentingnya partisipasi aktif desa dalam menyusun program inovatif yang sesuai dengan karakteristik dan potensi lokal. 

Ia menyayangkan masih adanya desa yang belum memanfaatkan peluang kompetisi TAKE secara maksimal, dan mengajak semua pihak untuk memperkuat kolaborasi. 

“Melalui TAKE, kita dorong satu desa satu produk unggulan yang tidak hanya berorientasi pasar lokal, tapi mampu menembus pasar nasional,” lanjutnya, sembari menyinggung keberhasilan desa-desa di Pejalin dan Antutan dalam mengembangkan produk olahan cokelat.

Sementara itu, Hana A. Satriyo, Country Representative The Asia Foundation, mengapresiasi dukungan kepala daerah dan mitra masyarakat sipil dalam upaya menjaga lingkungan yang kini menghadapi tantangan serius. 

Ia berharap forum ini dapat menjadi wadah kolaborasi lintas stakeholder untuk mencari solusi strategis demi lingkungan yang berkualitas.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Lingkungan Hidup menyoroti urgensi penanganan sampah dan pengelolaan emisi gas rumah kaca.

Baca juga: Tertunda Sejak 2019, Bupati Bulungan Tegaskan Program Transmigrasi 2025 Hanya untuk Warga Lokal

Ia mengingatkan target pengelolaan sampah 100 persen pada tahun 2029 serta pentingnya pendanaan memadai untuk mencapai target penurunan emisi hingga 31 persen pada tahun 2030.

Wakil Menteri Dalam Negeri menambahkan bahwa pembangunan ekonomi harus berjalan beriringan dengan ekonomi hijau.

Ia juga mengapresiasi koalisi yang telah mendampingi pemerintah daerah dalam penanganan isu lingkungan, menekankan bahwa perubahan iklim harus menjadi perhatian serius dan berkelanjutan. 

(*)

Penulis: Edy Nugroho