Jokowi Tegur Anak Buahnya, Moeldoko Akui Komunikasi Publik Para Menteri Jelek Terkait Omnibus Law

TRIBUNKALTARA.COM - Presiden Joko Widodo alias Jokowi kembali meneegur anak buahnya, Moeldoko akui komunikasi publik para Menteri jelek terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja.

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara terkait kondisi Istana setelah marak aksi penolakan Omnibus Law UU Cipta Kerja di kalangan publik.

Pensiunan Jenderal TNI ini menyebut bahwa Presiden Joko Widodo menegur seluruh Menteri dan jajarannya karena komunikasi publik yang buruk terkait Omnibus Law UU Cipta Kerja.

"Khusus omnibus Cipta Kerja, memang ada masukan dari banyak pihak.

Kami semua ditegur Presiden, komunikasi publik kami sungguh sangat jelek," ujar Moeldoko di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (21/10/2020).

Kemudian Moeldoko menyebut, karena komunikasi publik yang buruk itulah UU Cipta Kerja mendapat penolakan dari masyarakat luas.

Bahkan, aksi unjuk rasa dari kelompok buruh dan mahasiswa masih terus digelar hingga saat ini.

Baca juga: Polisi Amankan 4 Orang Bawa Bom Molotov, Demo Tolak UU Cipta Kerja di Jakarta Masih Berlangsung

Baca juga: Sindiran Menohok Rizal Ramli ke Gatot Nurmantyo, Jenderal Eks Panglima TNI Setuju UU Cipta Kerja

Baca juga: Polisi Gerak Cepat saat Moeldoko Dihina di Facebook, Eks Panglima TNI ini Disebut Jenderal Komprador

Baca juga: Moeldoko dan Gatot Nyapres? Disorot Karena Konflik, Ini Komentar Ahli Hukum Tata Negara Refly Harun

Menurut Moeldoko, para Menteri kini mulai memperbaiki gaya komunikasinya di hadapan publik, khususnya saat berbicara soal UU Cipta Kerja.

Dengan begitu, diharapkan tidak ada lagi kesalahpahaman antara pemerintah dengan masyarakat.

"Untuk itu, ini sebuah masukan dari luar maupun teguran dari Presiden, kita segera berbenah diri untuk perbaikan ke depan dengan baik," kata Moeldoko.

Menurut Moeldoko, di era dimana teknologi informasi berkembang pesat, pemerintah terkadang kewalahan menghadapi disinformasi dan hoaks di media sosial.

Tetapi, purnawirawan Jenderal TNI ini menegaskan, hal itu bukan sebuah alasan bagi para Menteri untuk tidak berkomunikasi dengan baik.

"Kami selalu membenahi diri, kita selalu ingin memperbaiki diri," ucap Eks Panglima TNI, Moeldoko.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja disebabkan oleh disinformasi dan hoaks di media sosial.

Namun sampai hari ini, naskah final UU yang disahkan pada 5 Oktober lalu itu belum bisa diakses publik di saluran resmi pemerintah maupun DPR.