Pemindahan IKN

Kehilangan Pendapatan Rp1,6 Triliun, Kukar Tak Dilibatkan di IKN Nusantara, Sekda Curhat ke Tim BPK

Editor: Sumarsono
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Wali Kota se Indonesia yang tergabung dalam Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia ( Apeksi ) mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN di Kalimantan Timur. Sayangnya, Kutai Kartanegara yang menjadi lokasi pembangunan IKN merasa belum dilibatkan.

"Progres keseluruhan mencapai 51,6 persen. Otorita IKN bersama Kementerian PUPR terus mengejar infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintahan," ujar Umbu di Samarinda, Senin (23/10/2023).

Presiden Jokowi memasang bilah Garuda pertama Istana Presiden yang akan menjadi kantor Presiden di Ibu Kota Nusantara ( IKN Nusantara ). (Kompas.com)

Umbu juga menegaskan, bukan saja  pembangunan  infrastruktur  dasar hingga infrastruktur untuk kantor pemerintahan dikebut.

Otorita IKN juga fokus pada pengembangan investasi, menggandeng para pihak yang menyediakan fasilitas kebutuhan dasar penduduk di ibu kota.

Otorita IKN berupaya mewujudkan ekosistem perkotaan, karena untuk pemindahan IKN tak sekadar memindah bangunan fisik, tapi termasuk juga ekonomi. 

"Kita kejar juga dari sisi kebutuhan dasar ekonominya, seperti mal, supermarket untuk penyediaan kebutuhan masyarakat IKN yakni ASN, juga masyarakat lokal sekitar," ujarnya.

Masyarakat lokal akan beriringan, Umbu mempertegas,  sebagai mitra IKN, seluruh aspek dari sisi investasi mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sarana prasana agar memenuhi aspek perkotaan IKN serta berdampak ke masyarakat sekitarnya.

Tahap awal ini, ASN yang akan pindah adalah kelompok milenial dan generasi Z. Perpindahan pertama akan ada sebanyak 16.990 orang.

Baca juga: Sebarkan Ribuan Relawan dan Gelontorkan Rp 29 Miliar, Kukar Targetkan Nol Kasus Stunting Tahun Depan

"Tidak pindah sekaligus. Ada yang Juni, Juli, Agustus hingga Desember, target kami akhir 2024 sudah semua, sambil beriringan dengan itu membangun infrastruktur untuk hunian bagi ASN dan Polri," jelasnya.

Gandeng IPB Petakan Kawasan Penyangga

Pemprov Kalimantan Timur menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor ( IPB ) untuk melaksanakan program data desa presisi dalam upaya memetakan wilayah Penajam Paser Utara.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menjelaskan, pendataan berbasis data desa presisi memiliki peranan penting dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di suatu wilayah.

"Pengumpulan data tersebut mencakup berbagai aspek seperti demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sejumlah faktor lainnya yang relevan dengan kehidupan masyarakat.

Desa-desa di Indonesia memiliki potensi, tak terkecuali desa-desa yang berada di Penajam Paser Utara," kata Akmal Malik di Kantor Bupati PPU,Senin (23/10/2023).

Akmal Malik mengatakan, secara khusus ada empat desa yang berada di wilayah delineasi IKN Nusantara di Kabupaten PPU yang akan dipetakan.

Baca juga: Proyek Pembangunan IKN Nusantara Serap 9.976 Naker, Otorita IKN: Sudah 30 Persen Diisi Pekerja Lokal

Pendataan tersebut meliputi pelayanan publik, konektivitas, sarana dan prasarana kesehatan, serta sarana dan prasarana pendidikan.

Halaman
1234

Berita Terkini