TRIBUNKALTARA.COM, TENGGARONG – Kehilangan Pendapatan Daerah senilai Rp1,6 Triliun, Kutai Kartanegara ( Kukar ) ternyata tidak dilibatkan di Ibu Kota Nusantara atau IKN Nusantara.

Padahal keputusan pemerintah, pembangunan IKN Nusantara) berlokasi di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan sebagian Kutai Kartanegara.

Hingga saat ini, pembangunan infrastruktur Ibu Kota Nusantara sudah sangat masif.

Namun sejauh ini Kukar merasa tidak dilibatkan langsung oleh pemerintah pusat.

Kondisi itu diungkapkan Sekda Kabupaten Kukar, H Sunggono di depan tim dari Badan Pemeriksa Keuangan ( BPK ) RI.

Tim BPK RI melakukan kunjungan kerja ke Kukar untuk memeriksa Kepatuhan Kegiatan Persiapan Pemindahan Ibu Kota Negara dan Penyelenggaraan Ibu Kota Nusantara periode 2022 dan 2023.

Dijelaskan Sunggono, wilayah delineasi IKN Nusantara kurang lebih 256 Km2.

Dari luas itu, 199 Km2 wilayahnya berada di Kutai Kartanegara yang terdiri dari lima kecamatan, dan 34 desa/kelurahan.

Baca juga: Warga Terdampak Pembangunan IKN Nusantara Segera Terima Ganti Rugi, Ada yang Terima Rp41 Miliar

Dari total wilayah Kukar yang masuk ke kawasan IKN Nusantara, merupakan daerah penghasil minyak dan gas.

Hal ini pun membuat Pemkab Kukar harus kehilangan Pendapatan Daerah dari dana bagi hasil senilai Rp1,6 triliun.

Sejak penunjukan Ibu Kota Nusantara di Kalimantan Timur, Pemkab Kukar juga tidak pernah dilibatkan secara langsung oleh Kementerian maupun Bappenas/BPN. 

Hanya wilayah Samarinda, Balikpapan, dan PPU saja.

"Pemkab Kukar merasa kecewa. Kami ingin dilibatkan secara langsung.

Kami ini mitra strategis dari IKN Nusantara, bukan daerah penyangga sebagaimana tertuang dalam undang-undang," ujar Sunggono, Selasa (24/10/2023).

Menurut Sunggono, Pemkab Kukar sudah banyak membangun infrastruktur dan beberapa aset untuk penunjang pembangunan IKN Nusantara.

Namun, sampai saat ini belum ada pembahasan lebih lanjut dari pemerintah pusat, apakah akan dikonversi atau dikompensasi.

Demikian juga dengan rekruitmen pejabat Otorita IKN, secara khusus untuk ASN Kukar tidak mendapatkan kuota prioritas.

Baca juga: Inilah Gambaran Sarana Transportasi di IKN Nusantara, Bus Listrik, Kereta Cepat hingga Taksi Terbang

Sehingga, pihaknya tidak dapat memberikan kontribusi lebih besar untuk megaproyek tersebut.

"Kami sangat siap mendukung. Tapi kami tidak pernah dilibatkan, baik oleh pemerintah pusat atau Pemerintah Provinsi Kaltim untuk sama-sama membahas pembangunan ini," ungkapnya.

Meski demikian, Pemkab Kukar tetap berkomitmen dalam mendukung pembangunan IKN Nusantara.

Ini dibuktikan dengan ketersediaan Kukar untuk diperiksa BPK RI selama 40 hari kerja.

Pada prinsipnya, kata Sunggono, Pemkab Kukar akan mendukung kegiatan BPK terkait dengan fungsi dan pengawasan.

Pihaknya juga akan menyiapkan data serta alat pendukung yang diperlukan selama proses pemeriksaan.

"Saya sudah menginstruksikan agar instansi yang menjadi lokus pemeriksaan dapat mendukung dan mempersiapkan segala kebutuhan BPK RI," sebutnya.

Sementara itu, Ketua Rombongan BPK RI, Lucy Sumardi menjelaskan, akan ada sejumlah instansi yang menjadi sasaran pemeriksaan.

Yakni, BPKAD, Bapenda, Dinas Pendidikan, Dinas kesehatan, BKSDM, DPMPTSP, Dinas Lingkungan Hidup dan beberapa organisasi perangkat daerah lainnya. 

"Kami membawa tim yang beranggotakan 21 orang, terbagi dalam empat kelompok. Ada yang bertugas selama 10 hari, 15 hari, 30 hari, dan 40 hari. Semua sesuai kebutuhan," pungkasnya.

Baca juga: Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Proyek Pembangunan IKN Nusantara, Benarkah Sudah 30 Persen?

Realisasi Pembangunan IKN Sudah 51,6 Persen

Sementara Deputi Bidang Pengendalian Pembangunan Badan Otorita IKN, Thomas Umbu Pati TB mengungkapkan,  progres terkini pembangunan infrastruktur secara menyeluruh yang terbangun  telah mencapai 51,6 persen.

Pembangunan IKN diharapkan dapat segera selesai mengingat tahun 2024 penduduk mulai pindah pada tahap pertama ke ibu kota baru Indonesia ini.

"Progres keseluruhan mencapai 51,6 persen. Otorita IKN bersama Kementerian PUPR terus mengejar infrastruktur dasar dan gedung-gedung pemerintahan," ujar Umbu di Samarinda, Senin (23/10/2023).

Umbu juga menegaskan, bukan saja  pembangunan  infrastruktur  dasar hingga infrastruktur untuk kantor pemerintahan dikebut.

Otorita IKN juga fokus pada pengembangan investasi, menggandeng para pihak yang menyediakan fasilitas kebutuhan dasar penduduk di ibu kota.

Otorita IKN berupaya mewujudkan ekosistem perkotaan, karena untuk pemindahan IKN tak sekadar memindah bangunan fisik, tapi termasuk juga ekonomi. 

"Kita kejar juga dari sisi kebutuhan dasar ekonominya, seperti mal, supermarket untuk penyediaan kebutuhan masyarakat IKN yakni ASN, juga masyarakat lokal sekitar," ujarnya.

Masyarakat lokal akan beriringan, Umbu mempertegas,  sebagai mitra IKN, seluruh aspek dari sisi investasi mencakup pendidikan, kesehatan, lingkungan dan sarana prasana agar memenuhi aspek perkotaan IKN serta berdampak ke masyarakat sekitarnya.

Tahap awal ini, ASN yang akan pindah adalah kelompok milenial dan generasi Z. Perpindahan pertama akan ada sebanyak 16.990 orang.

Baca juga: Sebarkan Ribuan Relawan dan Gelontorkan Rp 29 Miliar, Kukar Targetkan Nol Kasus Stunting Tahun Depan

"Tidak pindah sekaligus. Ada yang Juni, Juli, Agustus hingga Desember, target kami akhir 2024 sudah semua, sambil beriringan dengan itu membangun infrastruktur untuk hunian bagi ASN dan Polri," jelasnya.

Gandeng IPB Petakan Kawasan Penyangga

Pemprov Kalimantan Timur menjalin kerja sama dengan Institut Pertanian Bogor ( IPB ) untuk melaksanakan program data desa presisi dalam upaya memetakan wilayah Penajam Paser Utara.

Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik menjelaskan, pendataan berbasis data desa presisi memiliki peranan penting dalam konteks perencanaan pembangunan dan pengelolaan sumber daya di suatu wilayah.

"Pengumpulan data tersebut mencakup berbagai aspek seperti demografi, ekonomi, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan sejumlah faktor lainnya yang relevan dengan kehidupan masyarakat.

Desa-desa di Indonesia memiliki potensi, tak terkecuali desa-desa yang berada di Penajam Paser Utara," kata Akmal Malik di Kantor Bupati PPU,Senin (23/10/2023).

Akmal Malik mengatakan, secara khusus ada empat desa yang berada di wilayah delineasi IKN Nusantara di Kabupaten PPU yang akan dipetakan.

Baca juga: Proyek Pembangunan IKN Nusantara Serap 9.976 Naker, Otorita IKN: Sudah 30 Persen Diisi Pekerja Lokal

Pendataan tersebut meliputi pelayanan publik, konektivitas, sarana dan prasarana kesehatan, serta sarana dan prasarana pendidikan.

Dengan pemetaan dan pendataan yang baik, kata Akmal, pemerintah bisa melihat kondisi terkini desa-desa di Kaltim, khususnya yang berada di sekeliling IKN Nusantara.

“Kita ingin sarana dan prasarana yang sudah ada di desa-desa di PPU terpetakan by data.

Hal ini agar tidak terjadi temuan bahwa ada kawasan yang tidak berkembang dan tertinggal saat gencarnya pembangunan di IKN Nusantara.

Sebab, wilayah-wilayah ini nantinya akan menjadi daerah penunjang sekaligus penyangga berbagai sarana dan prasarana di IKN,” ujarnya.

Selain desa di PPU, Akmal Malik menambahkan,  pihaknya juga meminta IPB untuk sekaligus memetakan 37 desa lainnya di Kaltim.

Penjabat Bupati PPU Makmur Marbun menyambut baik dan berkomitmen untuk menyukseskan data desa presisi di Serambi Nusantara.

Layanan publik yang berkualitas, ujarnya, tentu akan berdampak positif terhadap banyak hal, terutama kualitas sumber daya manusia warga Kaltim.

Misalnya, layanan kesehatan yang baik dan sektor-sektor penting lainnya.  (aul/uws/kps)