Kemudian, simbol lainnya dari kentungan untuk mengingatkan seluruh masyarakat memilih Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar.

Simbol terakhir untuk mengingatkan kepada publik agar menggunakan hak suara mereka dan tidak memilih golput (golongan putih/tidak memilih).

"Mengingatkan kepada publik, ayo datang ke TPS (Tempat Pemungutan Suara), jangan ada yang golput," kata Jazilul.

Ia juga mengimbau kepada para simpatisan AMIN memasang kentungan di rumah masing-masing jika dinilai tidak memberatkan.

Sementara itu, untuk calon anggota legislatif (caleg) dari partai Koalisi Perubahan diwajibkan untuk memasang kentungan.

"Kalau caleg bukan hanya kentungan, stiker, baliho, kaos apa pun kalau itu lebih dari kentungan," ujarnya.

Selain itu, Jazilul juga menyinggung kentungan harus dipasang di Istana dan Gedung Mahkamah Konstitusi (MK) sebagai pengingat netralitas lembaga eksekutif dan yudikatif tersebut dalam penyelenggaraan pemilihan umum (Pemilu) 2024.

Mengenai agenda, Capres Anies Baswedan berkunjung ke Kabupaten Morowali, Sulawesi Tengah (Sulteng),  Sabtu (16/12/2023).

Baca juga: Anies dan Prabowo Debat Sengit Singgung Oposisi, Ganjar: Saya Jadi Tidak Enak

KTP Sakti

Calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan, dirinya bakal menerapkan sistem ‘Satu Data Indonesia’ bagi masyarakat jika terpilih menjadi presiden pada Pemilu 2024.

Ganjar Pranowo meyakini program itu bisa diwujudkan melalui KTP Satu Kartu Terpadu Indonesia (Sakti).

Menurutnya, masyarakat dapat mengakses berbagai bantuan pemerintah hanya dengan E-KTP yang sudah dimiliki saat ini.

“Sehingga jaminan-jaminan selama ini ada dengan berbagai identitas satu persatu, sekarang bisa kita satukan dalam satu KTP dan kita sebut satu KTP Sakti,” kata Ganjar Pranowo usai silahturahmi Caleg dan Partai pengusung di Perum Graha Puspa Karangpawitan, Karawang, Jawa Barat, Jumat (15/12/2023).

Ganjar melanjutkan, KTP Sakti ini mempresentasikan sebuah kartu yang dipegang masyarakat untuk mendapatkan akses terhadap berbagai program.

Nantinya, mereka yang berhak mendapatkan bantuan bisa ada dalam satu data dan dikelola oleh pemerintah.

Baca juga: Prabowo Kritik Ganjar Soal Pupuk di Debat Capres, Presiden Jokowi Langsung Temui Petani Jawa Tengah