Baca tanpa iklan
Asalkan cuti dan tak menggunakan fasilitas negara.
Ujang menyebut meski aturan tak melarang Presiden dan para Menteri untuk kampanye dan memihak, tapi publik berharap Presiden Jokowi lebih menunjukkan sikap negarawannya sebagai Presiden.
"Tapi dalam aturan memang tidak dilarang, tapi dalam konteks sebagai presiden perlu berjiwa negarawan," kata Ujang.
Ketua DPP PPP Achmad Baidowi atau Awiek mengatakan Jokowi harus cuti dari jabatannya sebagai Presiden bila kampanye untuk pasangan nomor urut 2, Prabowo- Gibran.
Awiek mengatakan, secara undang-undang (UU) seorang Presiden memang tidak dilarang kampanye sepanjang tak menggunakan fasilitas negara.
"Ya kalau mengacu ke UU kan memang presiden boleh ikut kampanye asalkan cuti tidak menggunakan fasilitas negara," kata Awiek.
Dia menuturkan, Jokowi memang ayah dari Gibran, sehingga tak masalah jika memiliki preferensi politik pribadinya.
Namun, Awiek menegaskan, Jokowi tak bisa menggunakan institusi negara untuk memenangkan putranya.
"Tapi memang yang perlu dihindari adalah konflik kepentingan menggunakan instrumen institusi kepresidenan. Itu yang harus dihindari," ujar Direktur Eksekutif Komunikasi Politik Tim Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud ini.
Baca juga: Presiden Jokowi Bantah Buntuti Kampanye Ganjar, Capres Cawapres Prabowo-Gibran Malah Jarang Blusukan
Sementara itu, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman mengatakan sepakat dengan apa yang disampaikan Presiden Jokowi.
Sebab negara Indonesia memiliki aturan terkait dengan sikap pemerintahan saat Pemilu.
Asalkan kata dia, dalam praktiknya, Presiden sebagai kepala negara tidak menggunakan kekuasaannya atau fasilitas negara untuk memberikan dukungan.
"Ketentuan tersebut adalah Pasal 306 UU Nomor 7 tahun 2017 yang secara umum mengatur pemerintah tidak boleh membuat kebijakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.
Pasal 547 yang mengatur setiap pejabat negara yang membuat kebijakan yang merugikan atau menguntungkan salah satu pasangan calon diancam dengan pidana penjara paling lama 3 tahun," kata Habiburokhman.
Dengan begitu, menurut politikus yang juga menjabat Wakil Ketua Komisi III DPR RI tersebut merasa tidak masalah dengan pernyataan Presiden Jokowi itu.