Ibu Kota Nusantara

Tahun Ini Balikpapan-IKN akan Dibangun Tol Layang, Anggaran Rp 1.9 Triliun, Berikut Daerah Terdampak

AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Pemerintah mulai 2025 ini akan membangun jalan tol layang Balikpapan - IKN ( Ibu Kota Nusantara ), anggaran Rp 1.9 triliun, berikut daerah terdampak.

Direktur Sistem Strategi Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan Ditjen Bina Marga Kementerian PU Reiza Setiawan menjelaskan, selain Jembatan Sungai Wain di Tol IKN Seksi 3A, ada juga Jembatan Satwa di Tol IKN Seksi 3B.

Jembatan Satwa ini menjadi infrastruktur ikonik di jalan tol tersebut, dan masuk dalam Paket 3B-2. Jembatan ini selesai pada pertengahan tahun 2025," kata Reiza.

Adapun tiga seksi utama tol yang dimaksud, dirancang sepanjang 27,4 kilometer, masing-masing Seksi 3A Karangjoang-KKT Kariangau sepanjang 13,4 kilometer.

Kemudian Seksi 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 kilometer, dan Seksi 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 kilometer.

Baca juga: Belasan Warga Manggar Kembali Blokade Jalan Tol Balikpapan-Samarinda, Tuntut Pembayaran Ganti Rugi

Ganti Untung untuk Masyarakat

Pemerintah Kota Balikpapan mendukung sepenuhnya pembangunan jalan tol yang menghubungkan Kota Balikpapan - Ibu Kota Nusantara ( IKN ).

Salah satu ruas jalan tol yang akan dibangun ini merupakan Seksi 1A dan 1B yang dimulai dari pintu keluar Bandara SAMS Sepinggan dan terkoneksi dengan Tol Balikpapan-Samarinda (Balsam).

Wali Kota Balikpapan Rahmad Mas'ud menunjukkan komitmennya dengan melakukan konsolidasi bersama Forkopimda untuk kelancaran proyek ini, termasuk penyelesaian masalah pembebasan lahan.

“Sebagai bagian dari Forkopimda, Pemkot Balikpapan mendukung sepenuhnya pembangunan jalan tol ini.

Kami akan membantu dalam hal yang diperlukan, termasuk konsolidasi terkait permasalahan sosial dan penyelesaian hak kepemilikan lahan,” ujar Rahmad, di Balikpapan, Jumat (17/1).

Terkait pembebasan lahan, ia menegaskan pendekatan yang diterapkan adalah " Ganti Untung " demi memberikan manfaat lebih besar kepada masyarakat.

Rencananya, proses pembebasan lahan akan dilakukan pada 1 Februari 2025.

Namun demikian, Rahmad menekankan perlunya sosialisasi lebih lanjut kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpahaman.

“Informasi yang kami terima, proses lelang akan dimulai awal Februari. Namun, pemerintah bersama pihak-pihak terkait akan memastikan masyarakat paham mengenai proses ini.

Hak-hak mereka akan dilindungi, dan semua data akan dikaji secara teliti,” terang Rahmad.

Halaman
123

Berita Terkini