HUT Nunukan jadi Titik Balik Perkuat Ekonomi Pesisir, DPRD Dorong Perda Stabilitas Harga Rumput Laut

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Ketua Komisi II DPRD Nunukan, Andi Fajrul, menilai momentum HUT ke-26 Kabupaten Nunukan menjadi titik balik dalam memperkuat sektor ekonomi masyarakat, khususnya di bidang kelautan dan perikanan.

Ia menegaskan, stabilitas harga rumput laut dan perbaikan fasilitas dasar di wilayah Pesisir merupakan kunci bagi pertumbuhan ekonomi daerah.

“Harapan kita bagaimana pemerintah lebih giat lagi memperhatikan fasilitas yang diberikan untuk masyarakat Pesisir dan kelautan. Jalan-jalan jeramba itu semua perlu diperbaiki,” ujar Andi Fajrul kepada TribunKaltara.com, Senin (13/10/2025), siang.

Menurutnya, infrastruktur Pesisir yang baik akan menunjang aktivitas para pembudidaya rumput laut yang selama ini menjadi penopang utama ekonomi masyarakat di sejumlah kecamatan.

Baca juga: DPRD Harap HUT ke-26 Nunukan Kaltara, Arpiah Jadi Titik Awal Pembangunan 

Selain infrastruktur, Fajrul juga menyoroti fluktuasi harga rumput laut yang masih tinggi. 

Ia menyebut harga yang sempat naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp15.000. Kini kembali turun di kisaran Rp12.000 hingga Rp13.000.

“Harga fluktuatif, kadang Rp12 ribu, kadang Rp13 ribu. Jadi memang belum stabil. Makanya kami dorong segera ada payung hukum yang bisa menjaga stabilitas harga itu,” ucapnya.

Politisi Partai NasDem ini menegaskan, pertumbuhan ekonomi Nunukan sangat bergantung pada aktivitas budidaya rumput laut. 

Sehingga dia mendorong Pemerintah Kabupaten Nunukan untuk segera merumuskan dan mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) yang mengatur stabilitas harga komoditas tersebut.

“Kita mendorong bagaimana pemerintah lebih cepat membuat Perda untuk menstabilkan harga rumput laut. Karena kalau harga rumput laut ini stabil, saya rasa perekonomian daerah juga akan bertumbuh lagi,” tegasnya.

Fajrul juga berharap program bantuan untuk pembudidaya rumput laut tidak berhenti. Menurutnya, bantuan bibit, alat, dan sarana budidaya yang telah berjalan selama ini terbukti membantu masyarakat Pesisir bertahan di tengah ketidakpastian harga.

“Saya juga berharap bantuan ke pembudidaya rumput laut itu terus dilanjutkan. Jangan sampai terhenti karena mereka sangat bergantung pada program itu,” ujarnya.

Ketika disinggung mengenai kesiapan regulasi Perda harga rumput laut, Fajrul mengaku hingga kini DPRD belum menerima draf atau pengajuan resmi dari pemerintah daerah.

“Untuk saat ini belum ada pengajuan dari pemerintah daerah ke DPRD. Jadi kami menunggu, tapi tentu kami juga dorong agar segera diajukan,” ungkapnya.

Ia menambahkan, percepatan pembentukan Perda tersebut penting mengingat ribuan masyarakat di wilayah Pesisir Nunukan menggantungkan hidupnya dari budidaya rumput laut.