DPRD Dorong Pendataan Pegawai di OPD Pemkab Malinau Dilakukan Secara Komprehensif, Ini Alasannya

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU- DPRD Malinau mendorong Pemkab Malinau untuk melakukan Pendataan komprehensif pegawai di lintas organisasi perangkat daerah (OPD) karena dinilai penting untuk memastikan penataan tenaga honorer, guru, dan tenaga kesehatan tepat sasaran.

"Ini sudah kami sampaikan ke dinas terkait, BKPP Malinau. Kami mendorong adanya upaya penataan secara komprehensif untuk memastikan standar pelayanan terpenuhi, utamanya di daerah terluar," ungkap Ketua DPRD Malinau, Ping Ding, Rabu (27/8/2025).

Ketua DPRD Malinau, Ping Ding menyebut pemerataan distribusi guru dan tenaga kesehatan menjadi prioritas dalam memastikan standar pelayanan minimum tetap terlaksana di setiap wilayah.

“Pendataan ini harus benar-benar komprehensif. Untuk guru, tenaga kesehatan, dan pegawai honorer harus terdata dengan baik,” ujar Ping Ding.

Baca juga: 600 Formasi PPPK yang Diusulkan BKPP Malinau Disetujui KemenPAN RB, Paling Banyak Tenaga Kesehatan

Pendataan pegawai, termasuk tenaga honorer, perlu diperbarui secara berkala. Data yang valid akan menjadi acuan perencanaan kebutuhan pegawai ke depan.

Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Malinau disebut telah menyiapkan desain pergeseran pegawai per tahun. Perencanaan tersebut memperhitungkan pegawai yang pensiun serta kebutuhan baru.

Penataan pegawai diarahkan tidak hanya sebatas administratif, tetapi juga berdampak langsung pada pelayanan publik.

Data akurat dibutuhkan agar kebutuhan riil pelayanan dasar, terutama pendidikan dan kesehatan, dapat terpenuhi secara merata.

Upaya ini diharapkan mengurangi ketimpangan distribusi tenaga pendidik dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan.

“Fokus utama adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia. Pendidikan dan kesehatan merupakan sektor yang harus diperkuat,” tegas Ping Ding.

Diketahui sejumlah desa di Malinau masih mengalami kekurangan tenaga pendidik dan kesehatan. Kondisi ini memengaruhi kualitas layanan dasar masyarakat.

(*)

Penulis: Mohammad Supri