Berita Tana Tidung Terkini

Nelayan Tana Tidung Kaltara Ikut Terdampak Polemik BBM, DPPP Sebut Belum Dapat Hak Penuh di SPBN

Polemik keterbatasan BBM dan ketidak jelasan jam operasional Tana Tidung ternyata tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tetapi juga nelayan.

Penulis: Rismayanti | Editor: M Purnomo Susanto
TribunKaltara.com/Rismayanti
NELAYAN TERDAMPAK - DPRD bersama Disperindagkop UKM dan Satpol PP Tana Tidung saat melakukan sidak SPBU yang ada di Kecamatan Sesayap dan Kecamatan Betayau Kabupaten Tana Tidung, Kaltara, gambar diambil Kamis (14/8/2025). Nelayan turut terdampak akibat permasalahan SPBU. (TribunKaltara.com/Rismayanti) 

TRIBUNKALTARA.COM, TANA TIDUNG - Polemik keterbatasan BBM dan ketidak jelasan jam operasional Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum ( SPBU ) di Kabupaten Tana Tidung Kalimantan Utara ( Kaltara ) ternyata tidak hanya dirasakan masyarakat umum, tetapi juga nelayan.

Kepala Bidang Perikanan Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan (DPPP) Tana Tidung, Herni, menyebut nelayan di wilayah Sepala Dalung dan Sesayap Hilir kerap kesulitan mendapatkan hak mereka di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN).

“Kalau berdasarkan data kami, nelayan di Sepala Dalung dan Sesayap Hilir ada sekitar 46 orang. Kebutuhan mereka kurang lebih 11 ton per 14 hari, dengan rata-rata penggunaan 5 sampai 15 liter per hari,” ungkap Herni, Senin (8/9/2025).

Namun, kata Herni, hak nelayan untuk memperoleh BBM subsidi jarang terpenuhi sehingga terpaksa membeli di pengecer dengan harga lebih tinggi.

Baca juga: DPRD Tana Tidung Kaltara Panggil Pengelola SPBU, Sepakati Jam Operasional BBM Lebih Jelas

“Selama ini mereka jarang mendapatkan hak di SPBN, bahkan lebih sering membeli di luar dengan harga Rp13 ribu perliter. Padahal kalau di SPBN hanya Rp10 ribu. Selisih Rp3 ribu ini sangat berarti bagi nelayan kami,” tegasnya.

Ia menambahkan, kondisi ini jelas memberatkan nelayan, apalagi jika harus membeli BBM dalam jumlah besar.

“Kalau dihitung sebulan, kebutuhan mereka bisa sampai 11 ribu liter. Jadi bisa dibayangkan berapa besar selisih harga yang harus ditanggung,” jelasnya.

Sebagai solusi, DPPP Tana Tidung kini mulai menerapkan aplikasi XSTAR dari BPH Migas untuk menyalurkan rekomendasi BBM bagi nelayan.

“Kami sudah daftarkan nelayan melalui aplikasi XSTAR. Nantinya, dinas akan mengeluarkan rekomendasi yang berlaku tiga bulan sekali. Kalau sudah berakhir, kami terbitkan lagi,” ujar Herni.

Melalui sistem ini, nelayan diharapkan lebih mudah mendapatkan BBM subsidi sesuai kuota yang ditetapkan.

Baca juga: SPBU Tideng Pale Tutup Saat di Sidak Anggota DPRD Tana Tidung. Ternyata Stok BBM Habis

“Nanti akan keluar nomor SPBU di aplikasi, jadi nelayan bisa tahu titik terdekat untuk membeli BBM. Data penggunaan juga otomatis terekam, sehingga jadi bahan pertimbangan BPH Migas untuk menetapkan kuota per desa,” tambahnya.

Herni menegaskan, kebutuhan nelayan sudah dihitung dengan rinci sesuai pola melaut.

“Rata-rata nelayan hanya melaut 14 hari dalam sebulan. Jadi kebutuhan maksimal 5 sampai 15 liter per hari per orang, itu yang kami kalikan. Semua data sudah kami sesuaikan dengan kondisi di lapangan,” pungkasnya.

(*)

Penulis : Rismayanti 

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved