Berita Malinau Terkini

Nota Pengantar RAPBD 2026 Disampaikan, Malinau Hadapi Tantangan Penurunan Transfer

Pemkab Malinau ajukan proyeksi pendapatan Rp1,56 triliun dalam rapat paripurna di DPRD Malinau, waspada penurunan alokasi transfer ke daerah.

Penulis: Mohamad Supri | Editor: Cornel Dimas Satrio
TribunKaltara.com/Mohamad Supri
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH - Pemkab Malinau mengajukan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp1,56 triliun dalam rapat paripurna DPRD Malinau membahas Pengantar RAPBD 2026, Kamis (11/9/2025). (TribunKaltara.com/Mohamad Supri) 

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malinau secara resmi menyampaikan nota pengantar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) tahun 2026 dengan proyeksi pendapatan sebesar Rp1,56 triliun.

Angka tersebut masih bersifat sementara dan akan disesuaikan setelah terbitnya Peraturan Presiden tentang rincian APBN 2026.

Bupati Malinau, Wempi W Mawa, menjelaskan penyusunan RAPBD 2026 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029.

Tahun 2026 menjadi titik awal pelaksanaan visi pembangunan lima tahun ke depan.

"Proyeksi ini belum bersifat final dan akan disesuaikan setelah keluarnya Perpres rincian APBN 2026," ungkap Wempi W Mawa, Kamis (11/9/2025).

Dari total proyeksi pendapatan sebesar Rp 1.563.062.286.396,31, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp129,5 miliar.

Sementara itu, pendapatan transfer diperkirakan sebesar Rp1,43 triliun, dan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp1,88 miliar.

paripurna DPRD Malinau 110925_1
PROYEKSI PENDAPATAN DAERAH - Rapat paripurna DPRD Malinau membahas Pengantar RAPBD 2026,Kamis (11/9/2025). Pemkab Malinau ajukan proyeksi pendapatan daerah mencapai Rp1,56 triliun.(TribunKaltara.com/Mohamad Supri)

Bupati mengakui tantangan fiskal ke depan cukup berat, terutama karena adanya rencana penurunan alokasi transfer ke daerah secara nasional.

Meski demikian, Pemkab Malinau tetap optimis dan berkomitmen untuk memprioritaskan program yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat.

"Pemerintah akan mendorong kemandirian fiskal dengan menggali potensi PAD, tanpa memberatkan masyarakat dan pelaku usaha," tegas Bupati Malinau.

Ia juga menekankan pentingnya sinergi lintas sektor, termasuk kolaborasi dengan dunia usaha dan masyarakat, sebagai strategi menghadapi keterbatasan fiskal.

Melalui penyampaian nota pengantar ini, Pemkab Malinau berharap RAPBD 2026 dapat menjadi fondasi pembangunan yang selaras dengan visi daerah, serta tetap realistis dalam menghadapi dinamika fiskal nasional.

(*)

Penulis: Mohammad Supri

Sumber: Tribun Kaltara
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved