Kementerian Haji dan Umrah Dibentuk, Kemenag Tarakan Inventarisir Barang dan Data  

TRIBUNKALTARA.COM, TARAKAN - Pemerintah resmi membentuk Kementerian Haji dan Umrah yang sebelumnya berada  di bawah Kementerian Agama (Kemenag) RI. Rencananya kementerian ini akan efektif di awal 2026. Di Tarakan saat ini Penyelenggaraan Haji dan Umrah hanya menunggu instruksi.

Kepada media yang diwawancarai Selasa (16/9/2025) pagi tadi, Kasi Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Asmawan menyampaikan untuk instruksi secara struktural organisasi Kementerian Haji dan Umrah saat ini belum ada.

Meskipun begitu, Asmawan, mengaku, kemarin pihaknya sudah melakukan rapat zoom dengan pusat dan pihaknya mempersiapkan dan menginventarisir barang dan data milik seksi haji dan umrah yang ada di Kemenag.

"Untuk pelayanan haji dan umrah sementara masih disiapkan Kemenag tapi tetap berkoordinasi dengan Kementerian Haji dan Umrah," ujar Asmawan.

Baca juga: Persiapan Haji Tahun 2026, Kemenag Bulungan Lakukan Lebih Awal, Manasik Tiap Jumat dan Olaharaga

Asmawan mengatakan, kepastian nanti berpindahnya dan efektif beroperasi di 2026 definitif. Sampai Oktober mendatang pihaknya hanya melakukan inventarisir barang-barang haji yang ada di Kementerian Agama yang akan dilikuidasi. 

Sedangkan pegawai yang ditempatkan di daerah saat ini pihaknya masih menunggu dan belum ada informasi lanjut untuk pegawai yang akan ditugaskan.

"Sampai saat ini kita belum mendapatkan informasi, Nah, kemarin memang ada rapat di pusat, kemungkinan akan dibentuk dan untuk sementara untuk di provinsi kanwilnya dan di kabupaten dan kota untuk kepala kantornya mungkin di-PLT-kan saja dulu," ungkap Asmawan. 

Terkait kebutuhan tenaga di Kementerian Haji dan Umrah diakui Asman dibutuhkan tenaga yang banyak karena mengikuti jumlah wilayah yang ada di Indonesia. 

"Iya, butuh banyak. Pasti akan ada, apakah petugas haji yang ada di Kemenag  itu secara otomatis akan beralih ke Kementerian Haji, kita belum tahu. Apakah disuruh memilih, gitu kan, mau ke Kemenag atau Kementerian Haji, kita belum tahu ini," jelasnya.

Baca juga: Evaluasi Penyelenggara Haji Malinau Kaltara 2025, Konsep Baru Penjemputan Layak Terus Diberlakukan

Di Tarakan lokasi Penyelenggaran Haji dan Umrah di gedung Asrama Haji. Untuk kabupaten lainnya,  yang ada Pelayanan Haji Terpadu (Pelhut) maka berkantor di Pelhut.

" Jadi kan memang ada gedungnya, seperti di Nunukan sudah ada, di KTT sudah ada. Kalau untuk di Kaltara, di Bulungan juga sudah ada," bebernya.

Secara umum ia menilai, dengan dibentuk Kementerian Haji dan Umrah, supaya pelayanan haji lebih terfokus. Karena lanjutnya, di Kemenag, terlalu banyak bidang keagamaan yang ditangani. 

"Jadi 5 agama diurus oleh Kementerian Agama. Lalu masalah pendidikan, termasuk masalah zakat, termasuk masalah wakaf, termasuk masalah kemasjidan. Sehingga barangkali dibentuknya Kementerian Haji ini supaya lebih terfokus, terkonsentrasi untuk mengurus masalah haji ini. Karena jamaah kita kan yang terbesar seluruh dunia," tukasnya.

(*)

Penulis: Andi Pausiah