Pemkab Bulungan Andalkan Sektor Perkebunan dan Migas, Jadi Sumber Pendapatan Daerah

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN – Lewat kekayaan sumber daya alam (SDA) yang dimiliki, selain menjadi sumber pendapatan secara langsung yang dirasakan masyarakat, Pemkab Bulungan juga memperoleh pendapatan dari dana bagi hasil (DBH). 

Bupati Bulungan Syarwani mengungkapkan, sektor perkebunan, pertambangan, energi dan migas, menjadi penopang penting bagi perekonomian daerah. Melalui dana hasil yang diperoleh dari pusat.

“Selain pangan, ada juga pertambangan dan energi yang masuk ke dalam rencana pengembangan. Dari sisi perkebunan saja, saat ini ada 21 izin kebun, termasuk 7 pabrik kelapa sawit (PKS) yang sudah beroperasi sesuai kewenangan yang ada,” kata Syarwani.

Syarwani menjelaskan, kontribusi sektor perkebunan terhadap PAD (pendapatan asli daerah) masih terbatas pada pajak bumi dan bangunan (PBB) sektor perdesaan dan perkotaan (P2).

Baca juga: Pasca Batu Bara Menipis di Bulungan Kaltara, Kini Perkebunan Dilirik Perusahaan Tambang

Sementara untuk PBB sektor perkebunan, perhutanan dan pertambangan (P3) serta migas, skema penerimaan berada di pusat melalui mekanisme bagi hasil.

“Kalau P3 di sektor perkebunan itu tergantung dari bagi hasil pemerintah pusat kepada daerah. Begitu juga sektor migas dan galian, semuanya kewenangan pemerintah pusat dan setiap tahun disalurkan ke daerah dalam bentuk dana bagi hasil,” jelasnya.

Di tengah kondisi fiskal yang ketat, Pemkab Bulungan mendorong skema kolaborasi dengan sektor swasta agar pembangunan tetap berkelanjutan. Menurut Syarwani, kontribusi perusahaan di Bulungan sudah terbukti cukup signifikan.

“Sejak 2021, keterlibatan sektor swasta sangat luar biasa. Bukan hanya soal investasi, tapi juga dukungan saat dalam situasi sulit, termasuk pada pandemi waktu itu. Kontribusi mereka nyata membantu masyarakat Bulungan,” tegasnya.

Ia menambahkan, stabilitas ketenagakerjaan juga menjadi perhatian. Meski menghadapi tantangan global, sektor perkebunan di Bulungan masih mampu menjaga operasional tanpa melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal.

“Sampai hari ini, Alhamdulillah perusahaan perkebunan kelapa sawit di Bulungan tidak melakukan kebijakan ekstrem seperti PHK besar-besaran, meski kondisi pasar cukup berat. Hal ini penting untuk menjaga stabilitas daerah,” imbuhnya.

(*)

Penulis: Edy Nugroho