Soal PLBN Sebatik Belum Beroperasi, Warga dan DPRD Nunukan Kecewa, Wartawan Ikut Bersuara

TRIBUNKALTARA.COM, NUNUKAN - Kunjungan kerja Wakil Menteri Dalam Negeri ( Wamendagri) Bima Arya bersama rombongan Komisi II DPR RI, Deddy Sitorus ke Sebatik, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara ( Kaltara), Sabtu (4/10/2025), justru meninggalkan jejak kekecewaan di daerah perbatasan.

Alih-alih membawa harapan baru terkait percepatan pengoperasian Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Sebatik, kunjungan itu justru memicu aksi demonstrasi warga hingga aksi penyegelan PLBN Sebatik.

Kemarahan warga muncul lantaran tak ada kepastian kapan PLBN Sebatik benar-benar dioperasikan. 

Padahal fasilitas PLBN dengan nilai pembangunan mencapai Rp200 miliar lebih itu sudah berdiri megah, namun belum difungsikan sama sekali sejak diresmikan Presiden Jokowi pada Rabu (02/10/2024) bersama 6 PLBN lainnya di Indonesia.

Baca juga: DPRD Nunukan Kecewa, Penyampaian Aspirasi Dibatasi saat Wamendagri dan DPR RI Kunjungi PLBN Sebatik

Dua diantara 7 PLBN yang diresmikan Presiden Jokowi terletak di Kabupaten Nunukan, Kaltara.

Diantaranya PLBN Sei Nyamuk di Kecamatan Sebatik Utara, Kaltara dan PLBN Labang di Kecamatan Lumbis Pansiangan.

"Sudah berkali-kali pejabat datang, tapi hasilnya nihil. Kami hanya dijadikan latar belakang foto kunjungan," ujar koordinator aksi demonstrasi, Dedy Kamsidi.

Hal serupa juga disampaikan Isyak, perwakilan pemuda Sebatik. Ia menyatakan penyegelan ini adalah simbol kekecewaan warga.

"Kami akan segel PLBN sampai ada kepastian. Anak-anak perbatasan ingin suaranya didengar, bukan sekadar dijanjikan," kata Isyak.

Tak hanya warga, kalangan legislatif daerah juga meluapkan kekesalannya.

Sejumlah anggota DPRD Nunukan mengaku kecewa karena dialog dengan pejabat pusat dilakukan terburu-buru dan tidak menghasilkan kesimpulan konkret.

"Kita awalnya senang saat mendengar ada kunjungan dari Komisi II DPR RI dan Kemendagri. Kami pikir itu buah dari kunjungan kerja kami beberapa waktu lalu ke KSP (Kantor Staf Presiden). Tapi ternyata, hasilnya kembali ke titik awal. Nggak jelas jadinya," ucap Hamsing Kepada TribunKaltara.com, Minggu (05/10/2025), siang.

Politisi Hanura itu menuturkan, DPRD Nunukan bahkan tidak diberi banyak waktu untuk menyampaikan pandangan terkait urgensi pengoperasian PLBN Sebatik.

"Baru saya Assalamulaikum, sudah dibilang singkat saja. Katanya, tolong jangan lama-lama, karena Wamen mau cepat-cepat kembali ke Jakarta," tambah Hamsing dengan nada kecewa.

Sementar itu, Ketua Komisi I DPRD Nunukan Andi Mulyono menyampaikan bahwa keberadaan PLBN Sebatik yang dinilai mangkrak sama saja dengan bentuk pemborosan anggaran negara.