Bupati Buluhgan Sebut akan Lakukan Efisiensi Anggaran di 2026, Minta OPD Fokus Program Prioritas

TRIBUNKALTARA.COM, BULUNGAN – Sesuai dengan usulan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 yang disampaikan, pada 2026 mendatang sangat dimungkinkan Pemkab Bulungan akan mengalami defisit anggaran. Angka pendapatan, yang akan diperoleh Bulungan tidak sebanding dengan rencana belanja daerah yang akan dilakukan pada 2026 mendatang. 

Terkait dengan kondisi itu, Bupati Bulungan Syarwani menyebut kebijakan efisiensi anggaran menjadi salah satu solusi menutup defisit yang terjadi pada APBD tahun depan.

Syarwani mengatakan, capaian sasaran pembangunan hanya bisa terwujud apabila seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) bekerja optimal dan mampu mengelola anggaran secara efektif serta efisien.

“Selain perumusan program yang cermat, OPD juga harus mampu melaksanakan tugas dan fungsi secara optimal. Pemanfaatan anggaran harus benar-benar disesuaikan dengan prioritas pembangunan yang telah ditetapkan,” kata Syarwani, Selasa (4/11/2025).

Baca juga: APBD Turun, Pemkab Bulungan Lakukan Efisiensi Anggaran, Bupati Syarwan Pastikan TPP ASN Masih Aman

Syarwani menekankan, strategi dan prioritas pembangunan 2026 akan difokuskan pada sinkronisasi program daerah dan nasional. Di samping juga, peningkatan inisiatif OPD dalam mengupayakan pendanaan sektoral. 

Pendanaan tersebut dapat bersumber dari dana transfer pemerintah pusat, terutama untuk program prioritas di berbagai bidang pembangunan.

“Kita ingin bobot alokasi APBD lebih difokuskan pada urusan yang menjadi kewenangan daerah," ungkapnya.

Karena itu, bupati menegaskan, Pemda Bulungan akan proaktif mencari dukungan pendanaan sektoral untuk mengurangi beban pada APBD Bulungan.

Menurutnya, langkah ini menjadi penting agar setiap rupiah dari APBD  memberi manfaat langsung bagi masyarakat. 

Ia menegaskan, kebijakan anggaran harus berorientasi pada program pemberdayaan masyarakat, penguatan ekonomi lokal, dan pembangunan infrastruktur dasar.

“Kita harus berhati-hati dan selektif dalam menggunakan anggaran daerah. Prioritasnya adalah program yang mampu mendorong kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dan pembangunan infrastruktur dasar,” tegasnya.

Syarwani menekankan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah. Menurutnya, seluruh proses pembangunan harus berbasis data yang akurat dan mutakhir agar setiap kebijakan memiliki arah yang jelas dan terukur.

 “Peningkatan kualitas data pembangunan daerah mutlak diperlukan. Data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan menjadi fondasi penting dalam mengambil keputusan yang tepat,” imbuhnya.

(*)

Penulis; Edy Nugroho