RAPBD Bulungan 2026 Defisit Rp424,9 Miliar: Pendapatan Rp1,58 Triliun, Belanja Daerah Rp2,01 Triliun

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bulungan, telah menyusun rencana pendapatan pada Rancangan APBD 2026 sebesar Rp 1,58 triliun. Sementara untuk belanja, diproyeksikan sebesar Rp 2,01 triliun. 

Jika dibandingkan antara rencana belanja dan pendapatan, APBD Bulungan 2026 akan mengalami defisit sebesar kurang lebih Rp 424,9 miliar.

Hal itu disampaikan dalam penyampaian Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026 di DPRD Bulungan, Senin (03/11/2025).

Bupati Bulungan Syarwani mengatakan, pendapatan daerah 2026 direncanakan sebesar Rp 1.585.217.932.140.

Baca juga: Pusat Janjikan Anggaran Rp 650 Miliar di APBN 2026, Bangun Jalan dan Jembatan Malinau-Krayan

Struktur pendapatan ini disusun secara realistis, dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah, serta kebijakan transfer dari pemerintah pusat.

"Pendapatan daerah tersebut terdiri dari dua komponen utama, yakni Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Pendapatan Transfer," jelas Syarwani yang dijumpai usai paripurna.

Untuk PAD, Pemkab Bulungan menargetkan pendapatan sebesar Rp 234,37 miliar. Rinciannya meliputi pajak daerah sebesar Rp 113,06 miliar atau turun sekitar 17 persen dari tahun sebelumnya.

Kemudian retribusi daerah ditargetkan sebesar Rp 22,25 miliar, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp 13,01 miliar serta lain-lain PAD yang sah sebesar Rp86,03 miliar.

“Penurunan pada sektor pajak daerah menjadi perhatian kami. Karena itu, kita dorong optimalisasi pemungutan pajak dan retribusi melalui digitalisasi layanan dan penguatan peran perangkat daerah,” ungkapnya.

Sementara itu, Pendapatan Transfer ditetapkan sebesar Rp1,35 triliun turun 17,99 persen dibanding tahun 2025 atau berkurang sekitar Rp 296,39 miliar.

Komponen terbesar berasal dari Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat senilai Rp 1,23 triliun, yang terdiri atas Dana Desa (DD) sebesar Rp61,80 miliar, Dana Bagi Hasil (DBH) sebesar Rp195,30 miliar, Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar Rp843,32 miliar dan Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp136,81 miliar.

“Meski terjadi penurunan pada DBH cukup signifikan hingga 72,5 persen, kita masih terbantu dengan peningkatan DAU yang naik 46,1 persen dibanding tahun sebelumnya,” jelas Syarwani.

Adapun Pendapatan Transfer Antar Daerah diperkirakan mencapai Rp 113,58 miliar, yang bersumber dari bagi hasil pendapatan dari Pemprov Kaltara.

Dari sisi belanja daerah, Syarwani menyebutkan jumlah yang direncanakan mencapai Rp 2,01 triliun, yang akan didistribusikan ke berbagai kelompok belanja pemerintah daerah, baik belanja operasional, belanja modal, maupun belanja transfer.

“Belanja daerah tetap diarahkan untuk mendukung pembangunan yang berorientasi pada pelayanan publik, peningkatan ekonomi, dan penguatan infrastruktur dasar,” tegasnya.