Pusat Janjikan Anggaran Rp 650 Miliar di APBN 2026, Bangun Jalan dan Jembatan Malinau-Krayan

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR - Angin segar kembali dijanjikan oleh pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur ke wilayah perbatasan di Kalimantan Utara (Kaltara).

Pemerintah akan menggelontorkan anggaran kurang lebih Rp 650 miliar melalui APBN 2026 untuk membangun jalan dan jembatan pada ruas Malinau - Krayan, Nunukan. Informasi ini disampaikan Anggota Komisi II DPR RI Deddy Yevri Sitorus saat melakukan kunjungan ke Kalimantan Utara, Senin (27/10/2025).

Deddy Yefri Sitorus mengatakan, alokasi dana tersebut akan direalisasikan atas koordinasi Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) yang beberapa waktu lalu telah melakukan tinjauan langsung ke wilayah perbatasan RI-Malaysia di Kaltara.

"Saya sudah komunikasi dengan BNPP. Mereka menyampaikan akan ada alokasi anggaran kurang lebih Rp 650 miliar untuk ruas jalan Malinau - Krayan," ungkap Deddy Yefri Sitorus.

Baca juga: Jembatan Malinau-Krayan Segera Dibangun Desember 2025, Solusi Konektivitas Wilayah dan Pembangunan 

Anggaran tersebut akan dibagi untuk beberapa sesi. Selain jalan, juga akan dibangun beberapa jembatan dari alokasi anggaran ini.

"Untuk teknisnya, Kementerian PU yang melaksanakan. Yang jelas patut kita syukuri, perhatian pemerintah sudah ada. Tinggal kawal saja," ujar politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini.

Sebelumnya, anggota Komisi II DPRD RI itu menyoroti belum maksimalnya empat PLBN yang telah dibangun di Kaltara. Menurut Deddy, fungsi PLBN seharusnya tidak hanya sebatas pengawasan lalu lintas orang dan barang, tetapi juga harus menjadi motor penggerak ekonomi kawasan.

Namun keterbatasan infrastruktur jalan, maraknya lintas batas ilegal, dan minimnya fasilitas penunjang membuat fungsinya tidak optimal.

“Jakarta boleh terang benderang, tapi jangan sampai Sebatik gelap gulita sementara Tawau bercahaya. Itu membuat kita sakit hati. Kaltara adalah wajah terdepan Indonesia yang harus mendapat perhatian khusus,” tegas Deddy.

Selain itu, Komisi 2 DPR RI juga menyoroti soal infrastruktur jalan yang masih belum baik. Bahkan Beberapa ruas kondisinya parah, tidak bisa dilalui.

Dirinya pun berjanji akan menghimpun seluruh aspirasi masyarakat Kaltara untuk kemudian direkomendasikan kepada pemerintah pusat sebagai bahan perumusan kebijakan ke depan.

(*)

Penulis: Edy Nugroho