Curhat ke Pansus DPRD Bulungan, Warga Terdampak Kawasan Industri: Sisakan Ruang Hidup untuk Kami

TRIBUNKALTARA.COM, TANJUNG SELOR – Tim Panitia Khusus (Pansus) DPRD Bulungan Kalimantan Utara melakukan tinjauan langsung ke lokasi lahan yang menjadi sengketa antara masyarakat Kampung Baru, Mangkupadi, dan pihak perusahaan pengelola kawasan industri di daerah tersebut

Kunjungan lapangan pada Minggu (02/11/2025)  ini, menindaklanjuti laporan dugaan tumpang tindih lahan milik warga oleh Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) milik perusahaan.

Dalam pertemuan itu, warga yang tergabung dalam Gerakan Kampung Baru Mangkupadi (GKBM) Berjuang menyampaikan curahan hati (Curhat) kepada para anggota DPRD Bulungan.

Warga yang terdampak pembangunan kawasan industri ini minta, agar Tim Pansus DPRD Bulungam tidak hanya memfokuskan penyelesaian pada persoalan ganti rugi lahan, tetapi juga mempertimbangkan ruang hidup warga.

Baca juga: Selesaikan Konflik Lahan di KIHI Tanah Kuning-Mangkuladi, DPRD Bulungan Bentuk Tim Pansus

“Kami berharap Pansus tidak semata mengupayakan pembebasan lahan, tetapi juga menyisakan ruang hidup untuk kami, warga Kampung Baru,” ujar Arman, koordinator GKBM Berjuang.

Disebutkan, ada sekitar 40 rumah warga dan area pemakaman umum dinilai masuk dalam wilayah HGU/HGB PT KIPI, meskipun sebagian lahan telah memiliki sertifikat hak milik sejak tahun 2009. 

“Paling tidak, area sekitar 200 meter dari tepi jalan bisa dibebaskan karena di situ ada rumah dan makam warga,” tambahnya.

Sementara itu, Ketua DPRD Bulungan sekaligus Ketua Pansus, H. Riyanto, menegaskan, DPRD sejalan dengan aspirasi masyarakat. Pihaknya berkomitmen mengumpulkan seluruh data pendukung, baik milik warga maupun dokumen resmi pemerintah, untuk memastikan kejelasan status lahan tersebut.

“Kehadiran kami di Kampung Baru ini menunjukkan keseriusan DPRD dalam menyelesaikan persoalan yang sudah berlarut-larut. Kami juga telah melakukan koordinasi dengan Disperta dan BPN untuk mendapatkan data terkait SK HGU PT BCAP dan HGB PT KIPI,” ungkapnya.

Baca juga: Sengketa Lahan Belum Usai, Warga Mangkupadi Kembali Geruduk DPRD Bulungan: Sempat Ricuh dan Dilerai

Ia menambahkan, proses pendataan menjadi langkah awal sebelum pembahasan lanjutan mengenai penyelesaian dan kemungkinan pembebasan lahan.

“Data HGU ini cukup kompleks karena sudah mengalami beberapa kali revisi. Karena itu, kami ingin memastikan semuanya jelas dan akurat,” tandasnya.

(*)

Penulis: Edy Nugroho