Pemkab Malinau dan BPKP Kaltara Teken MoU, Kolaborasi Pendampingan Program Nasional hingga Desa

TRIBUNKALTARA.COM, MALINAU – Penguatan pengawasan pelaksanaan program nasional hingga pengelolaan dana desa dibahas bersama dengan Pemkab Malinau dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kaltara.  

Pertemuan antara Pemkab Malinau dan BPKP Kaltara dilaksanakan di Malinau, Kalimantan Utara pada Senin (3/11/2025) ini membahas sejumlah kerjasama pendampingan program di daerah.

Bupati Malinau Wempi W Mawa menjelaskan, pembahasan nota kesepahaman (MoU) dengan BPKP Kaltara dilandasi kebutuhan pendampingan dan konsultasi teknis di bidang sumber daya manusia (SDM).

“Kami mendorong kesepakatan MoU ini karena ini menyangkut penguatan pengawasan internal kita. Untuk penguatan konsultasi serta pendampingan, misalnya ada beberapa hal teknis di dalam tenaga sumber daya manusianya, BPKP Kaltara jauh lebih memiliki SDM yang lebih optimal,” ujarnya.

Baca juga: Optimalkan Program CSR dan Serapan Tenaga Kerja Lokal, Pemkab Bulungan Teken MoU Bersama PT KHE

Menurut Wempi W Mawa, keterbatasan personel di daerah dengan wilayah luas membuat pemerintah perlu menjalin kemitraan dengan lembaga pengawasan agar program berjalan efektif.

Upaya ini juga untuk menjalin kemitraan penguatan internal pada bidang-bidang strategis.

Mulai dari pengawasan program nasional di daerah, program strategis daerah, dana desa hingga persoalan akuntabilitas keuangan berjenjang di level pemerintah daerah.

“dengan luasan wilayah, mungkin ada hal-hal khusus yang nanti bisa kami meminta perbantuan dari BPKP Provinsi Kalimantan Utara ini,” katanya.

Kepala Perwakilan BPKP Kalimantan Utara Sindu Senjaya Adi menuturkan, kerja sama tersebut menjadi bagian dari tugas rutin lembaganya dalam mendampingi pelaksanaan program prioritas nasional di daerah.

“sifatnya penguatan lagi, bahwa apa-apa yang ingin kita sama-sama jalankan di sini termasuk pendampingan kami atas beberapa program prioritas nasional yang kebetulan lokasinya di Malinau ataupun program unggulan daerah,” kata Sindu.

Sindu menegaskan, pengawasan bersama dengan inspektorat daerah diperlukan agar dana desa benar-benar dimanfaatkan untuk pembangunan dan memberi manfaat nyata bagi warga.

(*)

Penulis: Mohammad Supri